Derita PRT di Kuwait, dicambuk & kerja 10 tahun cuma digaji sebulan

Merdeka.com - Pekerja rumah tangga (PRT), Nuraini (32) asal Sumbawa yang bekerja di Kuwait diperlakukan semena-mena di luar negeri. Selama 10 tahun 2 bulan dia hanya menerima bayaran satu bulan.

"Saya sudah lama kerja di sana, 10 tahun 2 bulan. Tapi gaji saya hanya dibayar cuma sebulan saja," kata Nuraini di depan Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Menurutnya, di luar negeri juga diperlakukan kasar sama majikannya. Perlakuan kasar yang Nurani terima karena bertanya soal gaji.

"Setiap saya tanya gaji saya selalu dikasih kertas saja untuk tanda tangan, tapi gaji tidak diterima. 10 Tahun satu bulan gaji saya tidak keluar," imbuh Nuraini sambil menangis.

"Dia disiksa di ruangan bawah tanah, kaki diikat, ditusuk hingga di pantatnya ada bolongan, dicambut selama delapan bulan. Makan cuma sekali dikasih mi saja, mandi enggak. Hingga kaki tidak lurus dan tidak bisa jalan. Semua sudah dilapor kepada kedutaan di sana, di Jakarta juga tapi belum ada perkembangannya. Anak saya juga trauma mas," tambah orangtua Nurani, .

Permintaan orangtua hanya meminta hak Nuraini dibayar gajinya. "Saya hanya minta gaji anak saya dibayar, terus sembuhkan seperti semula. Karena waktu pergi normal pas pulang, sedih saya mas, keluarga pada nangis," tuturnya.

Melihat beberapa kejadian ini Komite Persatuan Perjuangan, mewakili para pekerja khususnya perempuan meminta pemerintah segera mengambil tindakan. "Perempuan banyak dirugikan dari kasus-kasus yang ada," ujar Ketua Komite Persatuan Perjuangan, Qory Dellasera .

Komite Persatuan Pembangunan akan mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah-masalah buruh migran di luar negeri. "Kami akan memberi ultimatum kepada Jokowi, kalau tidak menyelesaikan masalah-masalah buruh migran yang di luar kita akan melakukan gerakan yang lebih besar," tegasnya.

"Banyak kedutaan luar negeri tapi tidak berbuat apa-apa meski sudah dilaporkan," imbuhnya.

Qory meminta pemerintah harus memberikan pelayanan dan keselamatan pada pekerja perempuan. "Tidak pernah ada penjelasan apakah mereka yang bekerja di luar itu kontrak atau tetap. Semau-maunya mereka," katanya.

"Mensetarakan dan mensejahterakan perempuan. Hak-hak secara ekonomi, hak secara manusiawi dalam penempatan tidak pernah dilindungi oleh negara. Kekerasan seksual, ruang ibu menyusui, sekaligus pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu tuh tiap tahun meningkat, tidak ada perhatian pemerintah. Pemerintah harus memberikan pelayanan dan keselamatan pada perempuan," tandasnya.