Desa Terdampak Tsunami Banten Diberi Rp 50 Juta Perbaiki Kantor Pemerintahan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana perbaikan kantor desa dan pemerintahan yang rusak akibat tsunami Banten. Dana tersebut adalah dana darurat yang disiapkan sebagai kompensasi.
Untuk sementara dana yang disalurkan sebesar Rp 50 juta per desa. "Uangnya ada, jangan khawatir. Sementara Rp 50 juta dulu yang akan kami serahkan ke desa-desa yang rusak," kata Tjahjo saat berkoordinasi dengan Gubernur Banten di kantor Gubernur Banten, Jumat (28/12).
Nantinya, apabila pemerintah Banten selesai mendata secara keseluruhan desa yang terdampak, dana akan diberikan kembali sesuai dengan kerusakan yang terjadi dan agar lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bantuan apa yang diberikan Mentan untuk korban banjir dan longsor di Agam? 'Insyaallah kami akan turunkan bantuan untuk pertanian disini agar direhab kembali. Jadi, bantuan untuk Sumatera Barat, termasuk untuk Kabupaten Agam ini bantuannya mencapai 33,34 miliar terdiri dari Dirjen Tanaman Pangan 20 miliar, Hortikultura 7,4 miliar dan PSP 5,6 miliar,' bebernya.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Kenapa warga Bantargebang dapat uang kompensasi? Uang Kompensasi Bau TPST tak bebas dari permukiman warga. Bahkan, mereka yang tinggal di tiga kelurahan. Yakni Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik) dapat uang kompensasi bau senilai Rp400 ribu per bulan.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
Tjahjo meminta Pemprov Banten tidak khawatir akan dana perbaikan atau rehabilitasi pascatsunami. Sebab, katanya, pemerintah pusat akan turun tangan.
"Pola yang kami terapkan sama dengan Palu, Lombok, Sinabung. Anggarannya siap, jangan khawatir," kata Tjahjo.
Politisi PDI-P itu memastikan pemerintah pusat tak akan membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian. Tjahjo juga tak menyoal jika Pemda menyisihkan APBD guna menanggulangi dampak bencana.
"Itu tugas pokok fungsi kami, supaya pemerintahan dan pelayanan bisa terus jalan," sebut Tjahjo.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyambut positif gerak cepat pemerintah pusat membantu pemulihan setelah tsunami Banten dan sejumlah kawasan di pesisir Lampung Selatan.
"Kita memang perlu didukung aturan, sebab ribuan rumah harus direhabilitasi. Persoalannya itu, perlu didukung aturan," kata Wahidin.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah dalam tanggap darurat penanganan korban banjir bandang di Rua Ternate, Maluku Utara memberikan jaminan kebutuhan dasar
Baca SelengkapnyaKorban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan bakal menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPenetapan status dilakukan satu hingga dua minggu, karena dampak gempa di Kabupaten Batang sudah ada sekitar 49 rumah rusak.
Baca SelengkapnyaUsai satu tahun waktu berselang sejak terjadinya gempa Cianjur 2022, kini kondisi rumah-rumah warga cukup mengejutkan. Begini potretnya.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa KLHK, Muchtar Effendi menjelaskan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penghijauan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaSuharyanto juga memberikan bantuan secara simbolis kepada para warga yang terdampak gempa.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya