Desak Ketua MK mundur, 54 profesor tegaskan gerakan moral bukan politik

Merdeka.com - Sebanyak 54 profesor dari berbagai universitas negeri meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya. Dorongan ini merupakan bentuk tuntutan moral yang murni dan tak ada kepentingan tertentu.

"Sama sekali kami tidak berpolitik, ini adalah sebatas gerakan moral. Enggak ada yang kami inginkan kecuali negeri ini menjadi lebih baik," Profesor dari Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Sulis menepis anggapan gerakan ini muncul semata-mata hanya untuk mendesak Arief Hidayat mundur. Gerakan aliansi guru besar ini bukanlah spontan apalagi personal. Aliansi ini telah lama terbentuk yang tujuannya menyikapi persoalan bangsa. Salah satunya terkait kasus korupsi.

"Aliansi guru besar yang mendukung upaya pemberantasan korupsi itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Kami pergi ke KPK, turun ke jalan, pergi ke Kapolri ketika ada persoalan di mana upaya upaya pemberantasan korupsi itu dilemahkan. Nah hari ini kami harus hadir lagi untuk menyatakan sikap kami yang terkait kasus selama ini sudah kita ketahui bersama," ujar Sulis.

"Ini adalah sebuah kelanjutan, pokoknya setiap ada apa-apa ada di negeri ini kami selalu muncul. Gitu saja," tambahnya.

Dia selalu mengatakan bahwa hakim merupakan penjaga pintu keadilan. Oleh karena itu perbuatannya tak boleh menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mengapa saya ikut? Karena di dunia ada dua kerajaan besar. Pertama, kerajaan kebenaran, yang pintunya oleh ilmuwan. Yang kedua kerajaan keadilan, yang pintunya dijaga oleh para hakim. Maka hakim dan ilmuwan itu tidak boleh berbuat tidak jujur. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap kelakuan itu kepada Tuhan dan publik di Tanah Airnya," papar Sulis.