Follow
Desmond: Pimpinan KPK yang bohong soal Boediono harus mundur!
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan mantan Wakil Presiden Boediono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bailout Bank Century. Namun, pernyataan ini justru dibantah oleh Jubir KPK Johan Budi.
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menilai tak ada yang salah jika Adnan Pandu Praja mengumumkan status tersangka Boediono jika memang sudah diputuskan.
"Pandu itu komisioner. Di Jakarta komisioner, apa salahnya Pandu mengumumkan?" katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Apa yang dilakukan Komaruddin? Komaruddin memulai aksi jalan kaki sejak 5 Agustus lalu, dan direncanakan selesai pada 26 Agustus mendatang.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Di mana Komeng dilantik menjadi anggota DPD? Komedian Alfiansyah Bustami atau Komeng telah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024. Kehadiran Komeng di tengah para anggota dewan di Senayan, seakan memberi warna tersendiri.
Dia justru mempertanyakan ada kepentingan apa Johan Budi dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meralat pernyataan Adnan jika memang status tersangka sudah diputuskan.
"Berarti ada kepentingan apa Johan Budi dan Bambang Widjojanto? Jangan-jangan satu paket. Kalau kita telusuri Bambang Widjojanto waktu seleksi KPK itu dia kuasa hukumnya Sri Mulyani di kasus Century. Kalau ini yang terjadi, jangan harap KPK itu (dipercaya), karena hanya kepentingan segelintir orang," katanya.
"Pertanyaannya siapa yang berbohong? Yang bohong itu harus mundur. Jangan bikin kebohongan-kebohongan di lembaga yang sangat kita dukung ini (KPK)," lanjutnya.
Menurutnya, perbedaan pernyataan itu mengindikasikan adanya perpecahan di internal KPK.
"Soal perpecahan kita gak usah mencari tahu. Nanti juga terlihat kita tonton," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya
KPK angkat bicara dituding membohongi publik oleh mantan penyidiknya yang kini menjadi ASN Polri Novel Baswedan.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Said dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca Selengkapnya
Dia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
KPK tak mempermasalahkan pelaporan ke Dewas tersebut, karena laporan tersebut adalah hak dan bentuk dari pengawasan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Effendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.
Baca Selengkapnya
Secara prosedur, Johan Budi memang harus mundur dari partai dan keanggotaan di DPR.
Baca Selengkapnya