Dewan Pers: Berita hoax tidak pernah sejalan dengan jurnalisme damai

Merdeka.com - Media diminta mewujudkan jurnalisme damai dengan menyebarkan informasi yang benar kepada publik. Jika ini berjalan diyakini persatuan bangsa dapat terjaga dengan baik.

Anggota Dewan Pers, Nezar Patria mengatakan, tantangan terbesar jurnalisme saat ini karena banyaknya muncul berita palsu atau hoax. Saat ini hoax telah meracuni publik untuk mencari informasi.

"Ini yang selama ini harus kita cermati dan berbahaya. Tentu saja hoax atau berita palsu itu tidak pernah sejalan dengan jurnalisme damai," ujar Nezar dalam keterangannya, Kamis (8/2).

Menurutnya, dunia internet sekarang ini ada banyak media-media baru yang bekerja seakan-akan mereka memproduksi konten jurnalistik. Tetapi kalau dilihat produknya, lanjut Nezar, tidak memenuhi standar jurnalisme profesional dan tidak memenuhi kode etik jurnalistik.

Dirinya mencontohkan sekarang ini banyak media yang memang muncul untuk mengacaukan dan mendistorsi informasi dengan motif-motif tertentu. Seperti media yang yang punya tujuan ingin menggoyang NKRI dengan isu SARA.

"Padahal jurnalisme damai itu menginginkan para pembaca dengan menyimak karya-karya jurnalisme damai. Perspektif yang mendinginkan konflik, mendapat perspektif yang lebih luas bahwa konflik itu merugikan banyak pihak," jelas Nezar.

Menurutnya, dengan adanya berita hoax termasuk beredarnya konten radikal yang beredar di masyarakat, tentu akan membuat hubungan antar-kelompok menjadi rusak. Korban dari berita hoax itu bukan hanya kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi juga mereka yang tidak terlibat.

Dia mencontohkan ada situs-situs yang sengaja memprovokasi juga menebarkan kebencian di masyarakat. Tujuannya ingin memaksakan ideologinya dengan menyerukan cara kekerasan yang jelas bukan cara-cara demokratis.

"Apalagi tujuan mereka untuk memecah persatuan bangsa, merongrong kehidupan bernegara, atau mengganti ideologi Pancasila sebagai kontrak sosial dan politik bangsa Indonesia. Saya kira hal tersebut tentunya tidak dibenarkan. Ini yang mungkin harus dicermati," ujarnya.

Dikatakannya, media sejatinya bebas untuk mengekspresikan pendapat dan cara pandang politiknya sejauh tidak menyerukan kekerasan atau menghasut. Peran pemerintah, menurutnya, juga diperlukan untuk mengantisipasi berita hoax dan media yang suka menyebarkan isu perpecahan di masyarakat.

Menurutnya, kalau jelas ada media yang memang menjadi corong dari sebuah organisasi teror, pemerintah harus punya SOP untuk melakukan penindakan terhadap media-media seperti itu.

"Untuk media online bisa langsung memblokir. Karena hal itu sudah tidak termasuk dalam prinsip jurnalistik karena itu merupakan media propaganda. Dan perangkat hukum lain juga bisa menangani media yang memang menyerukan kekerasan atau permusuhan," pungkasnya.