Dewan Pers sebut pemberitaan ledakan bom Thamrin langgar kode etik

Merdeka.com - Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menilai, media-media yang memberitakan peristiwa ledakan bom di Thamrin tidak menggunakan kaidah kode etik jurnalistik. Sebab, gambar korban dan darah tidak disensor dan salah satu media juga memuat berita hoax ledakan di Cikini dan Palmerah.

"Wartawan dan media tidak melaporkan secara rinci peristiwa dan pengepungan dalam melumpuhkan pelaku teroris. Wartawan tidak boleh memuat foto atau adegan, adegan hanya diperbolehkan untuk tujuan menyampaikan pesan kemanusiaan. Terorisme selalu menyasar sasaran umum," kata pria yang akrab disapa Stanley itu saat diskusi di Kantor AJI Jakarta, Minggu (24/1).

Menurut dia, media juga harus memberitakan yang proporsional, misalnya salah satu judul 'Teroris jan***' tidak diperbolehkan menggunakan kata kasar, meski teroris harus dibenci. Selain itu, media juga menampilkan pelaku teroris yang menembak perut salah satu polisi lalu lintas memperlihatkan gambar horor.

"Ada kemarin off the record juga ditulis utuh sama medianya. Padahal itu kan tidak boleh hanya informasi saja, tapi ditulis utuh serta narasumber disebutkan di situ. Lalu kabar ledakan susulan di berbagai lokasi itu kan meresahkan masyarakat," kata dia.

Sementara di kesempatan yang sama, Kepala Biro associated press television (APTN) Andi Riccardi Djatmiko menyatakan, media asing lebih ketat ketimbang media lokal di Indonesia. Saat ledakan bom di Thamrin, media asing tidak melihatkan gambar korban dan darah.

"Kami media internasional lebih ketat, tidak bisa asal comot media sosial. Kita memang mengandalkan speed, itu sah ambil gambar tapi akurasi harus diperhatikan," kata dia.

Menurut dia, sebelum memuat berita harus dilakukan koreksi yang ketat. Selain itu, sumber berita juga harus dikonfirmasi berulang kali agar tidak terjadi kesalahan informasi.

"Media AP salah satu yang mengatakan bom pertama kali meledak di Starbuck," kata dia.