Follow
Dewan Pers Usul Pemerintah Bentuk Lembaga Pusat Informasi Papua
Merdeka.com - Dewan Pers meminta pemerintah membentuk lembaga yang berwenang memberi informasi perkembangan terkini di Papua. Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, menjelaskan keberadaan lembaga dapat meminimalisir kabar hoaks di masyarakat.
"Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar," kata Ahmad Djauhar usai bertemu KSP berbagai organisasi kewartawanan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Menurutnya, lembaga itu agar tidak lagi informasi tumpang tindih. "Jadi ada baiknya, disarankan seperti itu. Bahwa nanti di mana tempatnya dan sebagainya, itu urusan nanti. Tapi ini rasanya ini perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," ungkap Djauhar.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Bagaimana Bakohumas Kaltim ingin netralisir hoaks? Komitmen kami menetralisir potensi gangguan keamanan yang dipicu dari beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paling utama tentunya juga bagaimana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu,“ jelas Faisal usai kegiatan.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang memimpin diskusi tentang pencegahan hoax di Pekanbaru? Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
Dia yakin dengan adanya lembaga tersebut dapat memfilter informasi di Papua yang sedang berkembang.
"Paling tidak kalau ada lembaga otoritatif, ini loh yang bener. Meski tidak menjamin gempuran medsos yang bisa dikatakan tak bertanggung jawab. Kan tak bisa diverifikasi informasinya," kata Djauhar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Media Centre Indonesia Maju Bakal Luruskan Hoaks Program Pemerintah, Tak Urusi Capres
Baca Selengkapnya
Media Center Indonesia Maju diresmikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Baca Selengkapnya
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya
Bahlil menegaskan, media center ini akan dipergunakan untuk menyampaikan data-data yang bersinggungan dengan pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca Selengkapnya
Seorang jurnalis mendapat perlakuan tak menyenangkan saat meliput di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa.
Baca Selengkapnya
Pernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca Selengkapnya
Temuan 12 daerah rawan konflik ini berdasarkan hasil pemetaan Polda Papua.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya