Dewas KPK: Kalau Ada Penyelidikan Dihentikan Karena Tak Cukup Bukti

Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 penyelidikan kasus karena kurang alat bukti. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menilai tidak semua kasus diselidiki KPK bisa ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Jadi kalau ada penyelidikan yang dihentikan ya biasa saja, mungkin karena tidak cukup bukti. Kasus-kasus yang dihentikan penyelidikannya, biasanya juga tidak diumumkan," kata Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (24/2).

Menurutnya, jika tidak ada bukti permulaan yang cukup penyelidikan memang harus dihentikan. "Begitu prosedurnya. Apalagi kasusnya sudah terlampau lama menggantung. Penghentian penyelidikan adalah wewenang pimpinan KPK. Dewas enggak bisa ikut campur," tuturnya.

Saat disinggung apakah Dewas bisa meminta dan membeberkan kasus yang dihentikan?

"Ya enggak bisa. Kasus yang bukti awal saja tidak cukup masa dibuka. Dewas tidak bisa mencampuri itu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bicara mengenai 36 kasus tahap penyelidikan yang dihentikan. Firli menyebut, hal tersebut sudah sesuai ketentuan hukum.

"Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Alexander Marwata, keputusan sama, pendapat saya sama. Karena ada proses hukum yang harus kita ikuti. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh, itu ada ketentuan hukumnya, dan kita ikuti ketentuan hukum itu," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Firli, kasus yang dihentikan bisa dibuka kembali. Syaratnya harus ditemukan alat bukti baru pada kasus tersebut. "Kalau ada bukti baru, bisa dong," ujar Firli.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan langkah tersebut bukan lah hal baru. Dia mencatat sejumlah penyelidikan pernah dihentikan pada tahun 2011, 2013, 2015.

Dia menyebut, pada KPK periode sebelumnya atau dalam kurun 5 tahun terakhir KPK sudah menghentikan penyelidikan 162 kasus.

"Data 5 tahun terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus," kata Ali, Jumat (21/2).

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman mendesak KPK untuk membuka kepada publik kasus apa saja yang penyelidikannya dihentikan. Menurutnya, penting bagi KPK membeberkan agar tak jadi prasangka.

"Makanya kita perlu data-datanya dari KPK. Dalam raker terdekat, saya mau kupas itu, 36 apa saja? Apa alasannya? Kasus apa saja?" ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).