Di acara Hari Antikorupsi se-dunia, KPK lapor Jokowi soal indeks prestasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi se-dunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Birawa Room, Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan. Jokowi hadir sekira pukul 09.18 WIB.

Mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, Kepala Negara hadir didampingi langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (11/12). Sebelum Jokowi tiba, sejumlah menteri kabinet kerja sudah terlebih dahulu berada di lokasi.

Mereka adalah Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri PAN RB Asman Abnur.

Ada juga Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Oedang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat memberikan sambutan melaporkan kepada Presiden soal progres Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia di Asean. Dia menyebut di tahun 1999 pascaorde baru, IPK Indonesia berada di angka 17 dari 100 negara anggota Asean.

"Saat itu kita terendah di Asean," ujar Agus.

Namun, di tahun 2016, IPK Indonesia membaik yakni berada di posisi ke-3 se-Asean. Indonesia berhasil menyalip IPK Filipina dan Thailand. Meski demikian, Indonesia masih kalah dari IPK Singapura yang berada di posisi pertama.

"Jadi Singapura paling baik, memang kita menyalipnya butuh waktu lama. Singapura sangat jauh dari kita. Mereka mulai tahun 1952 (memberantas korupsi) saya belum lahir (waktu itu), Presiden juga belum lahir. Sementara kita baru 2002 membentuk KPK," kata dia.

Untuk terus memperbaiki IPK Indonesia, Agus mengajak seluruh elemen baik pejabat negara maupun masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dengan begitu, Indonesia nantinya bisa bersih dari perilaku korupsi.

"Kalau nanti kita bisa bergerak sama-sama, rakyat Indonesia membantu bagaimana tingkah laku di negara ini, mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan (pada IPK Indonesia)," ucapnya.