Follow
Di balik amukan Jokowi ternyata banyak suap di Tanjung Priok
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tak dapat menyembunyikan kekecewaannya ketika meninjau Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Paling menjadi sorotan adalah lamanya waktu sandar kapal atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Fakta ini memunculkan kecurigaan. Disinyalir ada sejumlah oknum yang bermain untuk menerima setoran dari pengusaha. Jokowi menyebut ada 18 kementerian terkait dalam proses pelayanan.
"Tadi dilaporkan ke saya 'Dwelling Time' 5,5 hari. Ya paling enggak 4,7 hari lah targetnya. Tapi 5,5 hari enggak tahu deh bener apa enggak itu, baru mau kita cek," kata Jokowi, 17 Juni lalu.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
Selang satu bulan setelah kejadian itu ternyata polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. Setelah menemukan sejumlah fakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jaya melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan, sejumlah bukti ditemukan.
"Penggeledahan kemarin, kita temukan uang sejumlah 40 ribu dolar, yang dikatakan uang itu bukan punya dia tapi atasan dia atas nama P. Saudara Partogi (Dirjen Daglu)," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti di Polda Metro Jaya, Rabu (29/7).
Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengakui jika mendapat perintah dari Jokowi untuk mengusut temuan tersebut. Menurut Tito, presiden memerintahkan agar mencari akar masalahnya tersebut.
"Berawal sebulan yang lalu dari presiden, dweling time kontainer ini berdampak pada ekonomi Indonesia," ujar Tito di Polda Metro Jaya, Rabu (29/7).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tersangka lainnya, yang seorang mitra perusahaan, juga sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Baca Selengkapnya
Menteri Jokowi yang baru terjerat kasus korupsi adalah Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Sekiranya ada empat pelabuhan pengerjaan pengerukannya dikorupsi.
Baca Selengkapnya
Jelang akhir periode jabatan Presiden Jokowi, terdapat tiga kepala lemba negara diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Untuk rincian tersangka baru akan disamakan pada saat proses penahanan.
Baca Selengkapnya
Lalu pada kasus korupsi di pengadaan barang jasa, KPK sebelumnya telah membeberkan yakni terkait proyek di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Baca Selengkapnya
Perbuatan korupsi para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,9 miliar.
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Pelaku kemudian memalsukan nama barang yang dikirim.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu
Baca Selengkapnya