Di Balik Berat ASN Pindah Ibu Kota

Merdeka.com - Gelombang penolakan terjadi di internal Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kemungkinan mutasi ke IKN Nusantara (Ibu Kota Negara). Ragam alasan dilontarkan.

Demikian diungkap Ketua Bakohumas dan Dirjen Informasi Komunikasi Kominfo, Usman Kansong. "Memang ASN sudah menandatangani perjanjian untuk ditempatkan di mana saja, tapi keengganan ini tidak bisa dianggap enteng karena berpotensi kehilangan aset ASN kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/2).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi menilai pemerintah harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Meskipun, menjadi harga mati jika ASN harus siap ditempatkan di mana saja.

Yogi mengambil contoh beberapa alasan yang harus dipertimbangkan pemerintah terkait mutasi ASN ke IKN Nusantara.

"Misalnya saya nih, sudah ASN di Bandung Unpad terus tiba-tiba dipindahin ke IKN, saya pikirkan bukan hanya saya yang pindah. Kalau saya saja mungkin gampang keluarga saya gimana anak saya gimana," kata Yogi saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (2/3).

Ia mengingatkan diperlukan motivasi khusus untuk menarik semangat ASN mutasi ke IKN Nusantara. Salah satunya, bisa dengan reward atau penghargaan khusus.

"Karena kan orang yang datang ke sana duluan itu dia menghadapi gedung belum jadi rumah enggak ada dan sebagainya, jadi kebutuhan untuk anak juga saya yakin belum ada itu kan sebuah pengorbanan yang sangat besar," katanya.

KemenPAN-RB, sambungnya, juga disarankan untuk memperbanyak tunjangan cuti agar ASN bisa menjenguk keluarga di tempat asalnya.

"Biar anaknya juga bisa sekolah di Pulau Jawa, tentu ini juga harus dibarengi dengan sanksi tegas jika ada pelanggaran," tegasnya.

Sanksi yang dibuat untuk menertibkan itu, kata Yogi, bisa dengan sanksi teguran. "Tapi ringan saja, enggak usah terlalu berat karena itu kan bagian dari sisi kemanusiaan."

"Jadi ada punish and rewardseimbang," katanya.

Pro dan Kontra

Di tengah persiapan pemindahan, sikap ASN terbagi. Ada yang setuju dipindahtugaskan, dan sebaliknya.

Seorang ASN di Kementerian Keuangan mengaku enggan dipindahtugaskan ke Nusantara. Pertimbangannya adalah keluarga.

Dia memiliki suami yang bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Dia juga memiliki anak berusia kecil. Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Pandemi, ia mengaku belum berani ambil keputusan meminta suaminya keluar dari pekerjaannya sekarang.

"Suami kerjannya di Jakarta, masa iya dia harus resign gara-gara ke IKN. Kalau saya yang pulang ya gaji sama tunjangan habis buat pesawat dong," kata dia.

Jaminan kesejahteraan juga menjadi pertimbangannya jika dimutasi ke IKN Nusantara. Sebab, informasi yang diperoleh fasilitas yang diterima seperti hunian, uang saku, hanya bagi ASN eselon 1-4.

"Sementara yang staf seperti saya tidak. Ya habis tunjangan buat biaya hidup," ujarnya.

Sikap berbeda diberikan Lutfi Alzuhri. ASN salah satu kementerian di Jakarta ini mengaku siap dipindah tugas ke IKN Nusantara.

"Siap saja, kalau memang generation gap itu benar-benar dihapus, jadi ada big opportunities untuk reformasi organisasi," kata Lutfi.

Menurutnya, diterima sebagai aparatur negara, sudah sejak awal memahami konsekuensi dapat dipindahtugaskan sesuai kebutuhan.

Pandangan serupa juga disampaikan Takdir Suhan. Sebagai jaksa, ia mengaku siap jika dipindahtugaskan ke Nusantara. Menurutnya, sebagai ASN sudah seharusnya menanggung komitmen siap dipindah tugas kapan pun dan di mana pun.

"Intinya, sebagai bagian dari ASN, tentu siap melaksanakan tugas negara karena sejak awal diangkat sebagai ASN khususnya untuk ASN Instansi Pusat, siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI," kata Takdir.

Kriteria ASN Ditugaskan di IKN

Sementara itu, berdasarkan materi pemaparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), langkah untuk memindahkan ASN ke Nusantara yaitu penilaian kriteria ASN dilakukan oleh unit kepegawaian masing-masing kementerian atau lembaga dengan kriteria;

1. Jenjang pendidikan ASN minimal D32. Memperhatikan batasan usia pensiun3. Data kinerja ASN4. Data kompetensi dan potensi ASN.

Target pemerintah, total ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara selama rentang 2024-2045 yaitu 100.023 orang, terdiri dari pejabat negara 956 orang, 3.264 orang sebagai dari jabatan pimpinan tinggi, 95.803 orang dengan jabatan fungsional.

Setelah proses penilaian kinerja disiapkan, pemerintah juga menyiapkan skema awal pemindahan ASN berdasarkan demografi berbasis pendidikan dan gender.

Mayoritas Laki-Laki

Data Bappenas, mayoritas ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara berjenis kelamin laki-laki 54 persen.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas ASN yang akan dipindahkan memiliki latar belakang pendidikan S1 51,3 persen, S2 26,7 persen, dan D3 14,8 persen.

Berdasarkan usia, mayoritas ASN berada dalam kelompok usia 30-39 tahun yaitu 34,5 persen

Kelompok usia 40-49 tahun 28,8 persen

Kelompok usia 50-60 tahun 19,8 persen

ASN Wajib Pindah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berpindah tugas jika sudah menerima keputusan untuk dipindah. Pernyataan ini sebagai respons tentang isu ASN tidak ingin dipindah ke ibu kota Nusantara.

"Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," kata Tjahjo dalam siaran pers, dikutip pada Selasa (1/3).

Dia menjelaskan, keputusan pemindahan ASN ke Nusantara berdasarkan penilaian kriteria, alternatif, dan konstrain. Dia pun menyampaikan agar ASN tidak perlu khawatir terhadap rencana pemindahan IKN ke Nusantara.

Dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah secara bertahap melakukan persiapan dan kajian matang terhadap proses pemindahan ASN.