Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di bawah kepemimpinan Hanif Dhakiri, Kemnaker dapat predikat WTP

Di bawah kepemimpinan Hanif Dhakiri, Kemnaker dapat predikat WTP Menaker Hanif Dhakiri di Palu. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kerja keras Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Kemnaker, akhirnya berbuah manis. Berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kemnaker tahun 2016 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Inilah untuk pertama kalinya Kemnaker mendapat predikat WTP. Dengan predikat tersebut, Kemnaker dianggap berhasil mengelola dan menyusun laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang baik.

"Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan opini WTP atas laporan keuangan Kemnaker 2016. Terima kasih kepada jajaran Kemnaker yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mendapatkan opini WTP," kata Menaker M Hanif Dhakiri di kantornya, Selasa (23/5)

Menurut Menaker, upaya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi yang baik, adalah sesuatu yang biasa dan sebuah keharusan. Karena sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, uang negara adalah uang rakyat yang harus dikelola secara baik sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat makin merasakan manfaat dari penggunaan uang negara.

"Namun terasa luar biasa, karena inilah kali pertama Kemnaker mendapatkan opini WTP dari BPK," ujarnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang di dalamnya menyangkut penilaian keuangan semua kementerian dan lembaga negara, diserahkan oleh BPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini.

Terkait dengan prestasi tersebut, Menteri Hanif mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kemnaker yang telah bekerja keras. Ke depan, prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Selain bertanggugjawab memberikan laporan keuangan yang baik, jajaran Kemnaker juga harus terus meningkatkan kinerja di bidang pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kemnaker, Sunarno, berjanji akan terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset yang dimiliki Kemnaker agar predikat WTP bisa terus dilanjutkan. "Kami akan pertahankan predikat ini dengan melakukan langkah-langkah koordinasi semua unit eselon 1 di Kemnaker, antara lain menyangkut penataan aset dan pembenahan tata kelola keuangan agar menjadi lebih maksimal lagi," ujarnya.

Sunarno mengungkapkan, keseriusan Menaker Hanif dalam memperbaiki tata kelola laporan keuangan tersebut merupakan sebuah proses panjang yang diawali dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2015. Instruksi menteri ini meminta semua pejabat eselon 1 beserta jajarannya berkonsentrasi penuh melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, berorientasi output dan outcome, serta menindaklanjuti semua rekomendasi Inspektorat Jenderal.

Langkah-langkah tersebut kemudian terus dimonitor secara periodik oleh jajaran Itjen selaku aparat pengawasan fungsional bekerja sama dengan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan bahwa semua persoalan yang terkait laporan keuangan telah dapat dituntaskan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Sekrertaris Jenderal Kemnaker, Hery Sudarmanto. "Pada prinsipnya WTP merupakan kewajiban. Artinya ini harus kita pertahankan. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras meraih predikat WTP," katanya.

Dalam laporan yang disampaikan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, kepada Presiden, tercatat ada 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 84 persen dibanding 2015 yang hanya 65 persen LKKL yang memperoleh WTP. Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP tahun 2016.

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL (9 persen) dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap enam LKKL (7 persen). Opini WDP terhadap delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP
Laporan Keuangan Kementerian Agama Kembali Dapat Opini WTP

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Kemenkumham Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024

Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian

Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
Prabowo Apresiasi Kemenhan Lima Kali Berturut-turut Raih WTP: Buah Hasil Kerja Luar Biasa
Prabowo Apresiasi Kemenhan Lima Kali Berturut-turut Raih WTP: Buah Hasil Kerja Luar Biasa

Opini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Baca Selengkapnya
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja
Kembali Raih Opini WTP, Mendag Minta Jajaran Untuk Terus Bersungguh-Sungguh dalam Bekerja

Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca Selengkapnya
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022
BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Raih Penghargaan ITKP Terbaik I di Anugerah Pengadaan 2023
Kemenkumham Raih Penghargaan ITKP Terbaik I di Anugerah Pengadaan 2023

Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).

Baca Selengkapnya