Di Cilacap, Gafatar sempat paksa Pemkab akui keberadaannya

Merdeka.com - Anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pernah memaksa Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memberikan legalitas kegiatan mereka di wilayah tersebut. Permohonan itu diajukan pada Maret 2015 lalu.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Cilacap Subiharto.

"Sekitar Maret 2015, Gafatar Cilacap memaksa didaftarkan di Bakesbangpol. Tetapi saya belum mau mendaftarkan dan membuatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)," ujar Subiharto saat dihubungi wartawan, Rabu (13/1).

Penolakan Subiharto tersebut berdasarkan kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah karena belum bersedia mengeluarkan SKT untuk Gafatar. Lantaran hal itu, Bakesbangpol Cilacap sebenarnya menunggu kebijakan pemprov yang saat ini belum resmi.

"Keberadaannya (Gafatar di Cilacap) memang ada. Bahkan, mereka ikut kegiatan sosial seperti bersih pantai dan donor darah," katanya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa mendeteksi jumlah pengikut Gafatar di Cilacap karena selain organisasi itu tidak terdaftar di Bakesbangpol, kantornya pun berpindah-pindah.

"Dari informasi terakhir Gafatar Cilacap berkantor di wilayah Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Waktu itu tulisannya kecil, pakai kertas ditempel," katanya.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Cilacap Ajun Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya mengatakan pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap Gafatar di Cilacap.

"Mereka sebenarnya sudah lama dan sudah tahu, sejak lama kita pantau. Selama ini, kami hanya mantau saja sepanjang tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Dengan perkembangan seperti sekarang, kami tingkatkan pengawasan terhadap pergerakan mereka," katanya.