Di depan WALHI, Dedi Mulyadi janjikan evaluasi tata ruang Jawa Barat

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin mengevaluasi tata ruang di Jawa Barat. Selain itu, ijin pembangunan di daerah hijau akan lebih selektif dan harua melalui penelaahan kritis.

Hal itu disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Kamis (3/5).

Menurut Dedi, pembangunan yang memiliki nilai ekonomi memang penting. Pembangunan berbasis menjaga alam jauh lebih penting dari unsur ekonomi. Bahkan, ia menilai, alam dan lingkungan harus menjadi variabel determinan dalam menentukan program di sebuah daerah.

"Biasanya kan semua daerah ingin pembangunan itu bernilai ekonomi. Hari ini menjaga hutan belum dianggap memiliki nilai ekonomi, menjaga sungai belum dianggap memiliki nilai ekonomi. Tetapi saya meyakini anggapan itu tidak sepenuhnya benar, secara jangka panjang kita ini sangat membutuhkan alam," katanya.

Atas hal tersebut, Dedi mengaku siap melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dia meyakini, evaluasi tersebut dapat melahirkan implikasi positif terhadap perkembangan daya dukung lingkungan di sebuah daerah.

"Saya kira harus ada evaluasi soal tata ruang. Jadi, ke depan itu jelas, ini ruang untuk manusia dan ini ruang untuk lingkungan, keduanya tidak tumpang tindih. Kalau ada aspek yang merugikan lingkungan dalam sebuah aturan tata ruang, maka ya harus evaluasi," ucapnya.

Selain itu, Dedi menyoroti masalah alih fungsi lahan. Dampak positif alih fungsi tersebut menurut dia harus dirasakan oleh masyarakat yang mengalami penggusuran.

"Masyarakat (terdampak penggusuran) harus menjadi orang pertama yang menerima manfaatnya," imbuhnya.

Fenomena daerah yang mendadak menjadi kering karena industrialisasi menurut dia harus segera diakhiri. Sebaliknya, daerah tersebut harus tetap terjaga secara lingkungan. Dedi melihat sisi penting mata air dan wilayah resapan air agar dikuasai oleh pemerintah.

"Jangan sampai daerah yang kaya air, tetapi masyarakatnya kekurangan air. Tidak boleh terjadi anomali seperti itu hari ini dan di masa yang akan datang," tandasnya. (mdk/rhm)