Di hadapan Jokowi, kepala daerah minta dana Rp 1 T per provinsi
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat memberikan dana tambahan setiap tahun untuk setiap provinsi. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran tambahan dari pemerintah sekitar Rp 1 triliun per tahun.
Namun, angka tersebut baru merupakan rekomendasi pemerintah daerah untuk pemerintah pusat. "Kami berharap ada dana baru, program Rp 1 triliun 1 provinsi," kata Syahrul dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).
Dana tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah melalui penguatan ketahanan pangan di daerah.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, APPSI sudah beberapa kali mengajukan rekomendasi dan permintaan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi serupa, menurut Syahrul sudah pernah disampaikan ke pemerintah pusat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Contoh rekomendasi lain pernah disampaikan asosiasi kepada SBY adalah untuk menarik subsidi bahan bakar dan diganti dengan program lain yang lebih bermanfaat.
Acara pengarahan Presiden Joko Widodo ini dihadiri 34 gubernur di seluruh Indonesia. Selain para gubernur, hadir juga sejumlah menteri kabinet, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut untuk memberi kebebasan bagi tiap RW untuk mendesain masa depan Jakarta versi mereka.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca Selengkapnya