Di hadapan Kapolres se-Jatim, Kapolri minta waspada jelang pilkada

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Badrodin Haiti mengingatkan para pemangku kebijakan, khususnya aparat keamanan untuk mewaspadai ancaman terorisme menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Timur, Desember 2015.

"Ancaman teroris bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga semua pihak harus mewaspadainya," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, seperti dilansir Antara, Rabu (23/9).

Orang nomor satu di Polri tersebut secara langsung juga berbicara kepada seluruh Kapolres se-Jatim bahwa tidak boleh lengah dengan pengamanan, mulai menjelang, hari H pelaksanaan hingga setelah penghitungan suara.

Orang lain juga bertanya?

"Kepada Kapolres yang daerahnya tidak ikut Pilkada serentak, jangan sampai santai karena harus turut 'back up' untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan," ucapnya.

Di Jatim, pada Pilkada 9 Desember 2015 terdapat 19 daerah yang mengikutinya, 16 di antaranya kabupaten dan tiga sisanya adalah kota.

Jenderal bintang empat itu menjelaskan, terdapat sejumlah kejadian menonjol terkait Pilkada di Jatim sejak tahapan pendaftaran, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan pelaksanaan kampanye hingga 21 September.

"Ada 11 kejadian menonjol yang masuk dalam catatan Polri dan ini harus diwaspadai," kata mantan Kapolda Jatim tersebut.

Ia merinci, terdapat empat kali unjuk rasa di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo, perusakan baliho pasangan calon dan kantor DPD Golkar di Malang, dan ancaman atau intimidasi terhadap komisioner di Sidoarjo.

Berikutnya, penganiayaan terhadap bakal calon bupati Lamongan dan pelemparan terhadap Ketua KPU Banyuwangi, spanduk provokatif di Kabupaten Pacitan, serta gugatan sengketa Pilkada salah satu pasangan calon di Kabupaten Mojokerto menuntut KPUD membatalkan penetapan pasangan calon yang lain.

Kapolri juga menekankan aparat keamanan bersifat netral dan tidak memanfaatkan fasilitas dinas untuk membantu pasangan calon tertentu, seperti rumah atau perkantoran ditempeli gambar kandidat tertentu.

"Yang terpenting juga aktifkan forum komunikasi intelijen daerah (Forkominda) untuk melakukan deteksi dini, deteksi Aksi dan peringatan dini," katanya. (mdk/eko)