Di hari kemerdekaan, Alumni GMNI sampaikan pesan khusus ke Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Ahmad Basarah menyatakan, walaupun Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun. Namun, ia menilai sesungguhnya Indonesia belum terbebas sepenuhnya dari mental sebagai bangsa terjajah. Oleh sebab itu, dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menemukan 'penyakitnya' bangsa Indonesia, yaitu penyakit mental sebagai bangsa terjajah dan menemukan konsep obat penyakit tersebut berupa Revolusi Mental.

Walaupun begitu, dia menilai program Revolusi Mental harus menjadi program yang membumi dan menyentuh hati sanubari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi disarankan membentuk suatu Badan Khusus berupa Komisi Ideologi Nasional yang bertugas untuk merancang dan melaksanakan serta membumikan program-program pembangunan dan pemantapan mental ideologi bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

"Hari ini bangsa Indonesia merayakan 70 kemerdekaan bangsanya. Kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah kolonial yang telah menghisap kekayaan alam bangsa Indonesia melalui strategi pembodohan bangsa Indonesia dan politik pecah belah (devide et impera)," kata Basarah, Senin (17/8).

"Penjajahan beratus-ratus tahun lamanya dan mengalami politik adu domba telah membentuk bangsa Indonesia sebagai bangsa yang inferior, tidak malu menadahkan tangan dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan etika serta mudah curiga kepada orang lain,” lanjutnya.

Dia menyebutkan Revolusi Mental adalah program merombak struktur dan kultur mental bangsa Indonesia dari bangsa yang inferior menjadi superior, dari bangsa menempatkan tangan di bawah menjadi bangsa yang meletakan tangan di atas, dari bangsa yang tidak malu melanggar hukum menjadi bangsa yang malu melanggar hukum, dari bangsa yang mudah curiga dan marah kepada saudara sebangsanya sendiri menjadi bangsa yang penuh cinta kasih dan persaudaraan.

Basarah menjelaskan agar Revolusi Mental menjadi program yang membumi itulah diusulkan dibentuk suatu suatu komisi yang berperan untuk memperkuat mental dan ideologi bangsa ini. Apalagi, di masa Presiden Soekarno program tersebut pernah dilakukan dengan membentuk Panitia Pembina Djiwa Revolusi ataupun Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di masa Presiden Soeharto.

“Komisi Ideologi Nasional dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden dan lembaganya berada langsung di bawah Presiden sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya akan memiliki legitimasi politik yang kuat dan mengikat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya," ucapnya.

Bahkan jika diperlukan, pemerintah dapat mengusulkan hak inisiatifnya kepada DPR untuk membentuk Undang-undang tentang Pemantapan Mental Ideologi Bangsa yang akan menjadi dasar pembentukan Komisi Ideologi Nasional dan pelaksanaan program-programnya sehingga program Revolusi Mental menjadi agenda nasional yang didukung dan melibatkan seluruh lembaga-lembaga negara dan segenap bangsa Indonesia,” paparnya.

Untuk itu, PA GMNI mengusulkan Komisi Ideologi Nasional dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional dengan kriteria negarawan yang sangat mencintai bangsa dan negaranya, mengetahui dan memahami sejarah bangsa Indonesia dengan baik, mengerti perasaan, pikiran dan kepribadian asli bangsa Indonesia serta memahami geopolitik dunia.

"Komisi Ideologi Nasional akan menjadi alat Negara di front terdepan untuk mengembalikan supremasi mental bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pemenang. Barangkali, pembentukan Komisi Ideologi Nasional dapat menjadi kado bagi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 2015 ini. Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke 70. Majulah Bangsaku, Jayalah Negeriku Indonesia Raya," pungkas Basarah yang juga Wasekjen DPP PDIP ini.