Di rapat DPR, Kapolri laporkan 25 kasus politik uang selama Pilkada 2018

Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam rapat itu Kapolri sempat mengungkapkan satuan tugas anti politik uang telah memproses 25 kasus pelanggaran politik uang.

"Jumlah tindak pidana politik uang yang telah diteruskan dari Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) ada 25 kasus," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

Tito memaparkan, dari 25 kasus itu 11 di antaranya sudah selesai penyelidikannya dan masuk ke tahap penyidikan. Tiga kasus sudah P21 atau hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap, dan sembilan kasus masih di tahap penyelidikan. Dua kasus dihentikan karena tidak cukup bukti.

"Sembilan kasus masih dalam proses penyidikan dan dua kasus dihentikan proses penyidikannya atau SP3 karena tidak cukup bukti," ungkapnya.

Salah satu kasus yang di laporkan, kata Tito, adalah kasus gratifikasi calon Bupati Garut dan anggota KPUD dan Panwaslu di Garut, Jawa Barat. Sekarang kasus itu sedang melalui tahapan persidangan.

"Seorang tim sukses bakal calon Bupati Garut dan oknum anggota KPUD dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut di Jawa Barat. Empat tersangka telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan tahap kedua tanggal 25 April 2018. Dan saat ini proses persidangan sedang berjalan," ucapnya.

"Kita harapkan ini bisa memberikan efek deterrent kepada yang lain dalam melakukan money politic," tandasnya.