Di Tangsel, 1 RW Tolak Bansos Terdampak Covid-19 Karena Bantuan Tak Sesuai Jumlah KK

Merdeka.com - Rencana bantuan sosial bagi warga Tangerang Selatan, terdampak penyebaran virus corona menuai polemik

Pasalnya, pendataan yang dilakukan tingkat kelurahan ini membatasi penerima bantuan.

Diungkapkan seorang pegawai kelurahan di Tangerang Selatan, pendataan warga penerima bantuan, ditujukan bagi warga di luar data penerima bantuan dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagaimana surat edaran Dinas sosial.

"Sesuai surat edaran dari Dinas Sosial Tangsel, tentang bantuan darurat Covid-19 camat dan lurah diminta segera menyerahkan nama dan dokumen kependudukan penerima dari kalangan warga yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini memicu persoalan baru, karena memicu kecemburuan sosial di warga," ungkap pegawai kelurahan yang enggan disebut identitasnya, dikonfirmasi, Sabtu (11/4)

Menurut dia, surat edaran Dinas Sosial terkait bantuan Covid-19, juga tidak menerangkan secara detail persyaratan yang dikhususkan bagi calon penerima bantuan. Sehingga pengurus wilayah, kesulitan melakukan pendataan dan khawatir menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Informasinya sudah menyebar dan masyarakat mengira semua bakal mendapat bantuan, hanya tinggal menyerahkan nomor rekening," terangnya.

Sementara Ketua RW 015 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Ade Firmansyah menyatakan sudah ada 4 pengurus RT di lingkungannya, menyatakan diri menolak bantuan darurat pandemi Covid-19.

"Soal yang bantuan Kemensos lewat Dinsos ke Kelurahan Kedaung cuma kebagian 13 KK per RW, kita bersama 4 RT di bawah saya menolak," terang dia.

Menurutnya, pengurus lingkungan enggan menanggung beban moral dan prasangka warga karena setiap hari banyak warga yang menanyakan bantuan.

Jika diambil mereka khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan.

"Kami bukannya menolak program tersebut. Tapi tidak ambil program bantuan dinsos, daripada pusing dikejar warga. Karena ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pengurus lingkungan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Sosial Kota Tangsel, akan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak Covid-19. Untuk bantuan Covid-19 ini, Pemkot meminta pendataan baru diluar data warga yang telah menerima berbagai bantuan Pemerintah seperti PKH dan BPNT.