Diadang pendemo antipembangunan PLTU Batang, Puan bungkam

Merdeka.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang sempat melakukan aksi damai di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Mereka membawa spanduk besar soal penolakan pembangunan PLTU di Batang.

Mereka menggelar spanduk begitu acara selesai. Unjuk rasa dilakukan di dalam auditorium Fakultas Psikologi UI Depok.

Koordinator aksi, Hadi Priyanto mengatakan, revolusi mental seharusnya wujud dari implementasi kemandirian rakyat secara utuh tanpa intimidasi dan paksaan. Namun, nyatanya di Kabupaten Batang malah dibangun PLTU yang dinilai menyengsarakan rakyat.

"Kami sudah hidup sejahtera dan sama sekali tidak butuh PLTU karena akan menjerumuskan ke jurang petaka," katanya, Jumat (19/2).

Rencana pembangunan proyek PLTU batu bara bakal merambah lima desa di Kabupaten Batang antara lain Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowereng, Wonokerso dan Roban. Ini merupakan kerja sama pemerintah dengan PT Adaro Energy, PT Itochu dari Jepang dan PT J-Power juga dari Jepang yang belakangan bergabung dalam konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia.

Proyek berkapasitas 2x1000 megawatt itu diklaim menjadi PLTU batu bara terbesar di Asia Tenggara yang sebelumnya merupakan proyek pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono guna menyuplai energi industri dan bukan mengaliri listrik ke perumahan rakyat.

Dikatakan Hadi, proyek tersebut sempat gagal dalam empat tahun. Tetapi masih dilanjutkan meskipun diklaim masih terkendala pembebasan lahan. Sekitar 10 persen dari 226 hektare lahan proyek PLTU Batang masih dimiliki warga setempat yang enggan menjual lahannya. Namun, lahan milik warga tersebut kini ditandai dengan patok penanda proyek serta dijaga ketat oleh aparat.

"Di sekitar lokasi proyek, aparat membangun tanggul di sekitar persawahan agar aliran irigasi tak bisa masuk," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, warga yang hendak mengakses tanahnya sendiri untuk menanam diancam dengan hukuman bui selama sembilan bulan hingga dua tahun. Sejak rencana pendirian PLTU bergulir pada 2011, warga Batang konsisten menolak rencana tersebut hingga saat ini.

Mereka bahkan banyak yang diintimidasi dan dikriminalisasi yang mereka terima dari aparat resmi negara maupun preman bayaran. Namun baik Puan maupun Yoyok menolak memberikan keterangan terkait aksi penolakan itu.

"Soal PLTU Batang saya no comment. Itu urusan pemerintah pusat," kata Yoyok.