Diadang pria mengaku Kopassus, Kepala BRG bakal panggil PT RAPP

Merdeka.com - Diadang saat melakukan sidak di lahan perkebunan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membuat Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead emosi. Dia menegaskan keseriusan pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut, di mana setiap perusahaan wajib menaati aturan.

Nazir menegaskan, perusahaan swasta wajib menunjukkan itikad baik, terutama dalam kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan. Sayangnya, hal itu tidak terjadi saat dia dan timnya menginspeksi lahan milik RAPP, di mana ditemukan pembukaan lahan gambut oleh anak perusahaan RAPP.

Saat menggelar inspeksi tersebut, Nazir berupaya merespons pengaduan warga Desa Bagan Melibur, terkait pembangunan kanal dan pembukaan gambut. Laporan itu diterimanya pada 10 Juni 2016 lalu.

Sebagai tindak lanjutnya, dia menggelar sidak pada 15-18 Juni 2016, dan menurunkan tim untuk melakukan penilaian teknis dan sosial. Selanjutnya pada 2 Agustus 2016, PT RAPP dipanggil untuk menyerahkan data terkait dengan lahan gambut di areal konsesi mereka.

Perusahaan ini telah menyerahkan sejumlah data antara lain kedalaman gambut. Namun, BRG menilai ada indikasi keberadaan gambut dalam (di atas lima meter) pada areal konsesi tersebut.

"Kami ke Pulau Padang ini untuk merespons laporan masyarakat bahwa RAPP telah melakukan operasi di lahan gambut dengan membuat sejumlah kanal. Terkait laporan itu, kami telah meminta klarifikasi dokumen dari RAPP, dan sekarang kami melakukan sidak guna melihat langsung kondisinya," kata Nazir.

Sidak yang dilakukan di sana menemukan bahwa pembukaan kanal dilakukan. Hal ini, ia mengatakan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan tersebut dengan tegas melarang pembuatan kanal yang mengakibatkan gambut menjadi kering. Areal bergambut dengan kedalaman tiga meter atau lebih wajib dilindungi. Dia mengatakan pembukaan lahan gambut yang berfungsi lindung juga dilarang. Penanggung jawab usaha di mana kegiatan perusakan gambut itu terjadi wajib melakukan penanggulangan kerusakan gambut.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga akan memanggil pihak perusahaan pada akhir pekan ini," ujar Nazir.

Sebagaimana diketahui, kelompok usaha RAPP telah memiliki Sustainable Forest Management Policy yang di dalamnya terdapat komitmen untuk melakukan praktik pengelolaan gambut yang baik, termasuk tidak membangun kanal baru.

Sejumlah petani dan warga Bagan Melibur yang juga mengikuti kunjungan Kepala BRG menjelaskan kanal-kanal yang dibangun di sana telah menembus hutan alam yang ada di wilayah desa mereka.

Menurut salah seorang warga yang kebun sagunya terbakar M Kamil mengatakan lahan gambut di Pulau Padang sejak enam tahun terakhir selalu mengalami kebakaran. Mereka menengarai hal ini terkait dengan kanal-kanal yang dibangun di sekitar desa mereka sehingga mengeringkan gambut.