Follow
Dianggap bawa politik pecah belah, Ratna Sarumpaet ditolak di Batam
Merdeka.com - Kedatangan aktivis Ratna Sarumpaet untuk menghadiri seminar Gerakan Selamatkan Indonesia mendapatkan penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat di Bandara Hang Nadim, Batam. Sejumlah ormas yang menolak kehadiran Ratna diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jogo Boyo, Melayu Raya, Gagak Hitam, Persatuan Mahadiswa Islam Indonesia Ibnu Sina Batam.
Panglima Pasukan Adat Melayu Udin Pelor mengatakan alasan penolakan kegiatan yang diketuai oleh Ratna Sarumpaet karena dianggap membawa politik pecah belah.
"Tidak mau Batam (Tanah Melayu) menjadi korban politik pecah belah," Kata Udin di Gerbang pintu keluar Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (16/9).
-
Apa yang terjadi di Batam dan Tanjungpinang? Sebelumnya, sejumlah media di Kepulauan Riau memberitakan adanya informasi akan terjadi tsunami akibat aktivitas seismik pada Selasa (17/9) di Kota Batam dan Tanjungpinang, sehingga meresahkan masyarakat.
-
Kapan Batam jadi kotamadya? Tahun 1980, wajah pulau ini semakin berubah dan berkembang dengan pesat. Pemerintah pun memutuskan untuk meningkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam dari sebelumnya yang masih berbentuk kecamatan.
-
Siapa yang membangun Batam sebagai kota? Agar cita-cita itu tercapai, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
-
Dimana lokasi Pulau Batam? Kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang berada di kawasan Selat Singapura hingga Selat Malaka.
-
Kenapa Batam jadi kota perdagangan bebas? Kota ini merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas yang dinamakan 'Batam Raya'.
-
Apa yang menjadi tujuan pemerintah terhadap Kota Batam? Sejak menjadi sentra logistik minyak dan gas bumi oleh Pertamina, pemerintah ingin mewujudkan cita-cita agar Kota Batam menjadi 'Singapura'-nya Indonesia.
Udin menegaskan masyarakat Batam sebenarnya tidak melarang melakukan seminar asalkan materi yang disampaikan tidak menimbulkan membuat masyarakat terbelah.
"Siapapun yang datang masyarakat Batam terbuka, asal jangan memecah belah," teriak Udin.
Menurutnya, Ratna Sarumpaet dan rombongan pantas untuk ditolak karena masyarakat khawatir akan menggelar aksi deklarasi 2019gantipresiden yang berujung pada kerusuhan.
"Tidak ada pelarangan politik yang jelas jangan seperti deklarasi 2019gantipresiden," ungkapnya.
Sementara itu, Forum kepemimpinan Mahasiswa Kepri Andrian meminta Ratna Sarumpaet untuk tidak menginjakan kaki ke Batam. Sebab, dia tidak ingin keamanan Kota Batam akan tergangu jika Ratna Sarumpaet datang.
"Kami minta Ratna pulang, jangan rusak kondusifitas Kota Batam," ujarnya.
Massa aksi penolakan ini pun terdiri dari sejumlah aliansi, OKP, dan mahasiswa.
"Kami ini sepakat bahwa, jangan ada pihak luar Batam untuk upaya pemecah belah masyarakat Batam yang aman ini," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca Selengkapnya
Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Bentrokan dipicu proses pengukuran tanah untuk pengembangan kawasan
Baca Selengkapnya
Batam sudah dijadikan daerah industri di era Presiden Kedua Indonesia, Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Baca Selengkapnya
Sempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan, aspek musyawarah dalam penyelesaian konflik, termasuk di rempang.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau Bang Emil berkunjung ke Kantor Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat (6/9) malam.
Baca Selengkapnya
Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca Selengkapnya
Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno, mengaku awalnya akan menolak tawaran maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya