Dianggap Tak Netral, 6 Guru Honorer di Tangerang yang Pose 2 Jari Dipecat

Merdeka.com - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, memastikan telah memberhentikan enam guru di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin menjelaskan, keenam guru di SMAN 9 Kronjo itu berstatus sebagai honorer.

"Statusnya guru non-ASN,L ucap mantan Pejabat Bupati Kabupaten Tangerang ini, Jumat (22/3).

Ditegaskan Komarudin, keenam guru honorer itu kemudian dilakukan pemberhentian, karena telah melanggar aturan netralitas ASN atas Pemilihan Umum di Sekolah. "Pelanggarannya yaitu melakukan yang berkaitan dengan pemilu di sekolah," terangnya.

Menurutnya, meski keenam orang guru tersebut bukanlah ASN, sanksi pemberhentian yang dijatuhkan adalah tepat. "Walau bukan ASN, tetapi mereka digaji dari APBD Provinsi Banten, dan menggunakan atribut ASN Pemprov Banten," ucap dia.

Dia mengimbau, kepada seluruh ASN dan non ASN di jajaran pemerintah Provinsi Banten, agar tidak melanggar aturan dan ketentuan netralitas sebagai abdi negara.

"Kepada seluruh ASN dan nonASN Pemprov Banten, agar menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama pemilu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, 6 orang guru SMAN9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, diperiksa Bawaslu Provinsi Banten, atas foto viral yang menyatakan dukungan terhadap paslon 02.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Banten, memastikan pemberhentian 6 guru SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang, terkait foto berpose 2 jari sambil memegang stiker Prabowo Sandiaga Uno, bukan atas rekomendasi jajarannya.

"Itu bukan rekomendasi Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudih.

Menurut Didih, sanksi pemberhentian guru non ASN itu, menjadi kewenangan Pemprov Banten. Lagi pula pihaknya belum dapat menyimpulkan jenis pelanggaran dari 6 guru non ASN itu.

"Di Kami (Bawaslu), kalau memang dia ASN kita serahkan ke komite ASN dan Pemprov Banten," ucapnya.

Sementara, dia juga tengah menelusuri dugaan keterlibatan peserta Pemilu, dalam aksi yang dilakukan oleh 6 guru tersebut.

"Kami juga menelusuri apakah ada keterlibatan peserta pemilu, jika ada indikasi itu maka ada pidana bagi peserta pemilu berkaitan dengan UU 7 pasal 280 ayat 1 huruf, bahwa tidak boleh kampanye di sarana pendidikan," ucap dia.