Dianggap tak punya terobosan, PDIP kritik kinerja Menteri Kesehatan
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning Proletariati, melontarkan kritik atas kinerja Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Farid Moeloek. Menurut penilaiannya, belum ada terobosan mutakhir dari Nila Moeloek dalam menunaikan tugasnya.
Meski demikian, Ribka malah membandingkan kinerja Nila dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sebab, sebelumnya Ribka juga digadang-gadang bakal terpilih masuk kabinet dan menduduki posisi Menteri Kesehatan.
"Kalau menurut saya (menteri Kesehatan) biasa saja. Tidak ada terobosan. Sekarang kan yang banyak terobosan cuma Menteri Susi," kata Ribka di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Siapa yang mengalami masalah kesehatan? Batuk kering dan sesak napas dialami Kama, putra bungsu Zaskia Adya Mecca.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Mengapa BPJS Kesehatan bisa tidak aktif? Kepesertaan BPJS Kesehatan bisa terhenti atau tidak aktif jika peserta telat bayar iuran sampai berbulan-bulan.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ribka melanjutkan, hingga saat ini pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla sama sekali belum mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mencontohkan dalam kenyataan banyak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditolak oleh rumah sakit pemerintah.
Ribka meminta Jokowi tak hanya terpaku menyorot masalah ekonomi dan hukum. Sebab menurut dia, problem di bidang kesehatan juga sama peliknya, dan dia berharap ada perhatian khusus dari Jokowi soal itu.
"Masih banyak masyarakat berobat ditolak oleh rumah sakit pemerintah. Padahal pemerintah wajib menjamin kesehatan rakyatnya," ujar Ribka.
Anggota Komisi IX DPR ini meminta para elit politik serius membenahi dan melindungi kesehatan rakyat. "Tolong para elit politik maupun pemerintah jangan terlalu banyak diskusi soal kesehatan, yang harus dilakukan adalah eksekusi. Jangan zalimi rakyat yang sedang sakit, itu haram hukumnya," ucap Ribka.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaDari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca SelengkapnyaSebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIDI mengajukan judicial review UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKomisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Baca Selengkapnya6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaKurangnya dokter spesialis di Indonesia, Jokowi meminta agar problem tersebut segera dicarikan solusinya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
Baca SelengkapnyaHeru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya