Diberi mandat oleh Jokowi tangani kabut asap, ini langkah JK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menangani persoalan kabut asap akibat kebaratan hutan dan lahan selama dirinya berada di Amerika Serikat. JK menyatakan, dirinya akan memimpin agar penanganan kabut asap segera selesai.
"Ya kan ada dua hal. Pemadamannya tetap berlangsung, baik dari darat udara kemudian persiapan sosialnya kemarin ada tahu sudah di sampaikan Pak Luhut dan para menteri. Itu tetap berjalan. Sekarang yang jangka panjang, sekaligus kita laksanakan sekarang. Yaitu mengubah kembali hydro di gambut itu, posisinya kembali semula," kata JK di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/10).
Selain itu, JK juga memastikan para tersangka baik perorangan ataupun perusahaan akan diproses secara hukum. Dengan harapan, jika ditindak dengan tegas dapat menimbulkan efek jera.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang dijerat kasus oleh pemerintah? Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan, keheranannya atas kasus yang menjerat eks timses Anies Baswedan yakni Tom Lembong.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa saja yang menjadi tersangka? Chandrika Chika dan lima orang rekannya telah resmi dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
"Itu ke proses hukum, ya hukum, kalau pengadilan putuskan denda atau apa, harus jalan berdasarkan pengadilan," tegasnya.
Untuk proses evakuasi, lanjut JK, pemerintah akan memprioritaskan ibu-ibu dan anak-anak di sejumlah provinsi yang dalam kondisi udara level sangat berbahaya. Evakuasi dapat dilakukan setiap saat dimana terdapat daerah yang sangat parah kabut asapnya.
"Setiap saat (evakuasi), sudah disiapkan kapal, pesawat kalau perlu dan tempat ke tempat. Apakah evakuasi itu di daerah itu sendiri, kalau perlu pun di luar daerah," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber.
Baca SelengkapnyaJakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.
Baca SelengkapnyaTingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaMenteri Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaSanksi akan dikenakan kepada industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.
Baca SelengkapnyaJenderal Dudung sebelumnya meninjau langsung proses penanganan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 14 industri yang sudah tercatat akan diwajibkan memasang scrubber.
Baca SelengkapnyaSatgas juga akan melakukan uji emisi seluruh kendaraan.
Baca SelengkapnyaLahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca SelengkapnyaSebanyak 8 lapak pembakaran arang batok kelapa dihentikan operasionalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca SelengkapnyaJokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca Selengkapnya