Didesak bentuk TPF Novel, Jokowi akan minta masukan Kapolri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap pelaku teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Desakan ini semakin menguat usai Novel mengungkap adanya keterlibatan jenderal polisi di kasus yang menimpanya.
Presiden Jokowi belum dapat memastikan akan membentuk tim khusus. Kepala Negara akan terlebih dahulu meminta masukan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum memutuskan pembentukan TPF.
"Saya minta masukan dulu ke Kapolri," kata Jokowi usai meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Permintaan kepada Presiden agar membentuk Tim Pencari Fakta itu dikarenakan Novel Baswedan pesimis kasusnya akan terungkap. Sebab, dia mengatakan, adanya keterlibatan seorang Jenderal Polri.
"Presiden seharusnya tidak membiarkan keadaan tersebut dan Kapolri seharusnya menjawab harapan masyarakat. Karena itu disarankan agar Presiden membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus Novel Baswedan secara tuntas," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/7).
Bambang mengatakan, pembentukan TPF sekaligus guna mengungkap kebenaran ocehan Novel adanya dua kubu Polri yang pro dan kontra terhadap sepak terjangnya selama menjadi penyidik KPK. Menurut dia, dengan landasan pemikiran itu, kasus Novel bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri melainkan presiden.
"Memang kasus Novel bukan kasus sederhana. Jika Polri terkesan mengulur-ulur waktu agar masyarakat melupakan, maka bisa muncul kesan Novel dikorbankan untuk hambat pengungkapan kasus-kasus besar korupsi secara tuntas antara lain e-KTP," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, setelah tiga bulan menjalani perawatan di sebuah RS di Singapura, penyidik KPK Novel Baswedan akhirnya angkat bicara atas penyiraman air keras yang dialaminya. Novel mengaku sebelum peristiwa penyiraman air keras, dirinya sempat diberi informasi oleh petinggi Polri akan diserang.
"Saya mendapat informasi dari petinggi Polri sebulan sebelumnya bahwa saya akan diserang," kata Novel dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa dikutip merdeka.com, Rabu (26/7).
Menurutnya, saat itu petinggi Polri itu memintanya untuk berhati-hati. Bahkan, petinggi Polri yang tak disebutkan namanya oleh Novel itu sempat menawarkannya penjagaan alias pengawalan.
Novel mengaku ada dua kelompok di Kepolisian yang berbeda sikap kepadanya. Kelompok pertama berusaha mengamankan atau melindungi dirinya. Sedangkan kelompok kedua mencari-cari kesalahannya. Atas dasar itulah dirinya pesimis kasus menimpanya akan terungkap.
"Ada 2 kelompok (Polri), ada yang berupaya mengamankan, ada yang mencari-cari kesalahan. Iya kelompok Polri," katanya.
Lebih jauh Novel mengungkap ada salah satu anggota Polri berpangkat jenderal yang terlibat dalam kasusnya. Namun ia tidak bisa mengungkapkan apakah masih ada anggota Polri yang terlibat selain pejabat Polri berpangkat jenderal. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya10 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya di Bulan September
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) siap jika dimintai saran untuk penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, sekadar memberi saran saja tidak masalah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo
Baca Selengkapnya