Didesak diaspora, Menkum HAM beri sinyal revisi UU Kewarganegaraan

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewarganegaraan yang salah satu butirnya memperbolehkan memiliki dwi kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campur antar bangsa hingga batas usia 18 tahun ditambah 3 tahun masa transisi. Namun setelah 18 tahun anak tersebut diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan.

"Ini belum prioritas (Prolegnas) 2015. Nanti tahun depan kita coba lihat," kata Yasonna di Hotel JS Luwansa Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (12/8).

Yasonna menegaskan pihaknya masih menimbang terkait permintaan untuk memperpanjang masa transisi. Meski begitu menurutnya undang-undang tersebut belum mendesak untuk dibahas diajukan ke DPR.

"Saya mau dengar besok kan ada diskusi dengan diaspora (Indonesian Diaspora Network). Ada keinginan dwi kewarganegaraan, ada yang masalah transisinya memberikan izin lebih lama," tuturnya.

Lanjut dia, sejauh ini undang-undang tersebut masih belum bisa memayungi harapan bagi kelompok diaspora. Maka dari itu Yasonna masih membuka ruang untuk beberapa masukan terlebih dahulu.

"Nanti kita lihat tahun depan, kita lihat dulu perdebatan-perdebatan yang ada. Hal ini sudah pernah dibahas, mungkin transisi dulu. Memberikan izin tinggal lebih lama misalnya. Jadi warga negara 5 tahun. Nanti kita lihat bertahap," tutupnya.

Seperti diketahui upaya untuk mendorong diakuinya dwi kewarganegaraan secara lebih luas dilakukan oleh Indonesian Diaspora Network (IDN), sebuah organisasi yang mewadahi diaspora Indonesia di luar negeri. Untuk itu, mereka mendorong direvisinya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006.