Didominasi Kritik ke Jokowi, Sesi Pertama Sidang Gugatan Pilpres Belum Mengarah KPU

Merdeka.com - Sidang pembacaan dalil permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagai pemohon di jeda untuk melaksanakan salat Jumat. Selama sesi pertama, pemohon membacakan dalilnya dengan menyebut Joko Widodo telah melakukan banyak kecurangan. Materi gugatan belum mengarah ke KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Pada sesi pertama ini tidak ada sanggahan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon, saat dalil atau argumentasi dibacakan. Jika di sesi dua materi gugatan masih sama, Ketua KPU Arief Budiman menilai tidak tepat pihaknya menjadi termohon.

"Rasanya sampai dengan ini sih kami tidak harus jadi pemohon," kata Arief saat jeda sidang sesi pertama, Jumat (14/6).

Arief mengatakan dominasi materi gugatan pemohon yakni berkutat pada sengketa proses, serta posisi Jokowi sebagai capres petahana, bukan sikap atau ketentuan KPU yang disanggah pemohon. Pada sesi pertama belum ada materi pokok yang mengarah kepada KPU sebagai termohon.

"Sampai saat ini belum ada sengketa hasil yang disampaikan, dan kebanyakannya sengketa proses, bukan karena KPU sampai saat ini," ujarnya.

Sementara itu sidang perdana PHPU Pilpres 2019 dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman dengan delapan hakim anggota. Agenda sidang perdana yakni mendengar segala dalil dan argumentasi pihak pemohon mengajukan gugatan. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak terkait hanya mendengar dalil pemohon. Maksud dari pihak terkait yakni pihak secara langsung ataupun tidak akan terdampak dari putusan hakim nanti. Untuk menjawab dalil pemohon, majelis hakim memberi kesempatan pada sidang berikutnya.