Diduga korupsi alat ukur udara, 11 PNS dan 2 rekanan diadili

Merdeka.com - Sebanyak 11 PNS dan 2 rekanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat, Sumut, diadili di Pengadilan Tipikor, Medan, Selasa (21/4). Mereka didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat ukur udara.

Ke-13 terdakwa yang diadili yaitu Faisal Hadi (Ketua Panitia Pengadaan), Elvi Indriani (Sekretaris Panitia Pengadaan), Icum Susanti, Asril Yusti, dan Muhidin Aswan Depary (anggota Panitia Pengadaan), Buyung Surbakti (Ketua Pemeriksa Barang), Irhamsyah Hasibuan (Sekretaris Pemeriksa Barang), Juli Syahpitri, Teguh Christopan, dan Johannes Sitepu (anggota Pemeriksa Barang), Zubaidah (Bendahara Barang), serta Ratna Kartika dan Syafi (rekanan). Mereka diadili dengan dakwaan terpisah.

Di antara 13 terdakwa, hanya seorang yang ditahan, yaitu Syafi yang sempat melarikan diri saat penyidikan. Sementara 12 terdakwa lain tidak ditahan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif dan Harry menyebutkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka telah melanggar Pasa 2 subs Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Arif memaparkan, para terdakwa melakukan tindak korupsi dalam proses pengadaan alat ukur udara di BLH Langkat yang mendapat pagu Rp 1,1 miliar pada 2011.

"Tindak pidana korupsi terjadi karena barang-barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 286 juta," sebutnya.

Usai pembacaan dakwaan,majelis hakim yang diketuai Robert Pasuma menunda persidangan. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan. (mdk/hhw)