Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diduga lakukan politik uang, Fadli Zon terancam 2 tahun bui

Diduga lakukan politik uang, Fadli Zon terancam 2 tahun bui Fadli Zon. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Sekretaris tim kampanye Prabowo-Hatta, dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah. Fadli Zon diduga melakukan praktik politik uang dengan membagi-bagikan uang saat kampanye terbuka mengunjungi Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/7) lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Panwaslu untuk menindaklanjuti laporan kasus politik uang tersebut. "Sebab politik uang adalah pelanggaran serius yang masuk kategori pidana pemilu. Politik uang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," katanya, Kamis (3/7).

Abhan menjelaskan pada undang-undang itu disebutkan bahwa setiap pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. "Jika terbukti akan dijerat pidana minimal 6 bulan maksimal dua tahun dan denda minimal Rp 6 juta maksimal Rp24 juta," katanya.

Langkah pertama Panwaslu akan meminta keterangan pihak pelapor untuk mengetahui persoalan lebih detail. Kemudian meminta keterangan saksi

penerima beserta bukti uangnya. "Jika cukup bukti, baru kita panggil Fadli Zon untuk diperiksa," katanya.

Laporan politik uang itu dilakukan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng pada Rabu (2/7) malam. Koordinator Pemantau Daerah KP2KKN Jateng Ronny Maryanto mengatakan, Fadli Zon mengunjungi Pasar Bulu didampingi penyanyi dangdut Evie Tamala dan pengurus Partai Gerindra Jateng.

Sambil mengenakan hem putih dengan lambang garuda merah di dada kanan, Fadli membagi-bagikan stiker Prabowo-Hatta pada pedagang dan pengunjung pasar. Rupanya yang dibagi tak cuma stiker. Ketika dikerumuni pedagang, Fadli membagi uang pecahan Rp 50 ribu. Seorang pengemis perempuan juga

mendapat uang sejumlah Rp 250 ribu.

"Banyak saksinya, termasuk teman-teman media melihat sendiri. Ini jelas pelanggaran dalam bentuk politik uang yang dilakukan oleh Fadli Zon," kata Ronny.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta

'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Baca Selengkapnya
Mengenal 'Serangan Fajar' dan Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima di Pilkada 2024
Mengenal 'Serangan Fajar' dan Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima di Pilkada 2024

Bentuk praktik ini bervariasi, mulai dari pemberian uang tunai, paket sembako, hingga barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomis.

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Panji Gumilang Punya Saldo Miliaran, Transaksi Triliunan Rupiah
Panji Gumilang Punya Saldo Miliaran, Transaksi Triliunan Rupiah

Rekening Panji Gumilang telah dibekukan oleh polisi. Dalam waktu dekat penyidik akan menerima data dari rekening itu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
OTT Anggota Bawaslu Medan, Komisi II DPR: Ambil Tindakan Tegas, Memalukan Sekali!
OTT Anggota Bawaslu Medan, Komisi II DPR: Ambil Tindakan Tegas, Memalukan Sekali!

Maka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu

Baca Selengkapnya
Terbukti Bagi-Bagi Uang, Caleg Demokrat di Sulsel Divonis 5 Bulan Penjara dan Denda Rp5 Juta
Terbukti Bagi-Bagi Uang, Caleg Demokrat di Sulsel Divonis 5 Bulan Penjara dan Denda Rp5 Juta

Caleg bernama Syarifuddin Dg Punna itu divonis lima bulan penjara dan denda Rp5 juta oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Baca Selengkapnya
MUI:  Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram
MUI: Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram

"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
Bendahara Baznas Dumai jadi Tersangka Korupsi Rp1,4 Miliar, Uangnya Dipakai Bisnis Rental Mobil
Bendahara Baznas Dumai jadi Tersangka Korupsi Rp1,4 Miliar, Uangnya Dipakai Bisnis Rental Mobil

IS kini ditahan di Rutan Kelas IIB Dumai selama 20 hari ke depan.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui

Mantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.

Baca Selengkapnya