Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diduga money politic, Jokowi dilaporkan ke KPK

Diduga money politic, Jokowi dilaporkan ke KPK Jokowi-JK di Rakernas NasDem. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Capres PDIP Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) siang ini oleh Koalisi Masyarakat Progress 98. Jokowi diduga melakukan politik uang dengan membuat sejumlah rekening di bank untuk penggalangan dana kampanyenya maju di Pilpres 2014.

"Adanya dugaan money politic yang dilakukan oleh Jokowi . Modusnya, dengan membuka tiga rekening di Bank, yakni Bank BCA , BNI dan Bank Mandiri ," ujar Ketua Koalisi Masyarakat Progresif 98 Faizal Assegaf, di KPK , Jakarta, Jumat (30/5).

Pembukaan rekening untuk menggalang dana kampanye Jokowi itu melanggar hukum karena Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang pejabat negara, Jokowi tidak boleh menerima hadiah maupun janji apapun.

"Ini murni gratifikasi, karena pejabat negara tidak boleh menerima apapun," ujar Faizal.

Sementara itu, anggota Koalisi Masyarakat Progress 98 yang lain, Wahyu Baskoro mengatakan kasus ini sama seperti pemberian bas Metallica kepada Jokowi . Gitar bas Metallica itu akan menjadi barang gratifikasi jika Jokowi tidak melaporkan soal pemberiannya tersebut.

"Dalam waktu 30 hari tidak mengembalikan seperti gitar bas, maka bisa kena UU Tipikor," ujar Wahyu.

Dalam aduan ini, mereka membawa bukti berupa lembar bukti transfer rekening aktif Bank BRI atas nama Jokowi - JK kepada KPK . Diperkirakan, lanjutnya, nominal rekening penggalangan dana Jokowi itu sebesar Rp 152 juta.

Mereka yakin hal ini ada unsur gratifikasi mengingat pernyataan Politisi PDIP di DPR Eva Sundari memperbolehkan pembukaan rekening untuk penggalangan dana kampanye Capres-Cawapres. Eva, katanya, melegalkan penggalangan dana ini.

Seperti diketahui, Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyediakan rekening Gotong Royong untuk masyarakat yang ingin mendukung Jokowi-JK di pilpres 2014. Melalui rekening tersebut, masyarakat diundang untuk turut menyumbang demi kerja-kerja pemenangan.

"Dukungan yang diberikan rakyat tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, namun sebagai kepedulian rakyat terhadap masa depan bangsa dan negaranya bersama Jokowi-JK," kata Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Kamis (29/5).

Menurutnya, untuk masyarakat yang hendak berpartisipasi ada beberapa rekening yang dibuka. Yakni, pertama rekening BRI KC Mal Ambasador nomor 1223-01-000172-30-9 atas nama Joko Widodo/ Jusuf Kalla.

Kedua, rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan nomor 070-00-0909096-5 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla M. Ketiga, rekening BCA KCP Mega Kuningan nomor 5015.500015 atas nama Joko Widodo/HM Jusuf Kalla .

Hasto memastikan sumbangan dari masyarakat yang terkumpul dalam rekening gotong royong tersebut transparan. Pihaknya sudah menugaskan aktivis anti korupsi Teten Masduki untuk mengawasinya.

Untuk audit dananya, pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto dan rekan (Member of DFK International). Hasto menjelaskan, dengan pembukaan rekening gotong royong tersebut, Tim Jokowi-JK memulai tradisi baru untuk meningkatkan transparansi dana kampanye Pilpres.

Hal itu penting, selain untuk memenuhi ketentuan UU Pilpres dan Peraturan KPU, juga dimaksudkan untuk menjadikan laporan dana kampanye sebagai bagian dari dokumen publik dan ukuran akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

"Sebagai bentuk transparansi, maka bendahara tim kampanye juga akan dibantu oleh Teten Masduki yang dikenal track recordnya di dalam pemberantasan korupsi," jelasnya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik
Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik

Jika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan Berlebihan

Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ganjar soal PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliun dari Luar Negeri
Reaksi Ganjar soal PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliun dari Luar Negeri

Ganjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif

Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR

Baca Selengkapnya