Follow
Diduga paksa siswa bayar UNBK, Kepsek SMA di Palembang bakal dipecat
Merdeka.com - Isu dugaan penarikan pungutan kepada siswa SMA Negeri 19 Palembang untuk menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah sampai ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel). Jika terjadi pemaksaan, kepala sekolah tersebut terancam dipecat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri informasi tersebut. Sebab, sejauh ini tidak ada imbauan atau kewajiban setiap sekolah untuk memaksakan menggelar UNBK. "Sedang kita telusuri informasi itu, kita lihat dulu," ungkap Widodo, Senin (10/4).
Menurut dia, jika iuran itu diputuskan bersama antara sekolah dan wali murid tidak ada masalah. Namun, jika wali murid keberatan, baru bisa dipersoalkan.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana cara kepsek SDN 1 Cibeureum melakukan pungli? Nopi berdalih jika dirinya merasa iba dengan orang tua tersebut, akhirnya menerima amplop dan memperbolehkannya masuk ke sekolah tersebut.'Apapun alasannya, praktek pungutan di luar aturan tidak dibenarkan.
-
Siapa yang terancam dikeluarkan dari sekolah? Akibatnya, anak laki-laki berusia 12 tahun itu telah beberapa kali dikenai sanksi karena melanggar aturan panjang rambut, dan mungkin akan dikeluarkan dari sekolah.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Kalau keputusan bersama sah-sah saja, tidak ada yang dirugikan dan keberatan," ujarnya.
Meski demikian, pihak sekolah sebaiknya tidak memaksakan menggunakan UNBK jika belum memiliki fasilitas pendukung. Sebab, UNBK bukan ajang gengsi antar sekolah.
"Jika ada kepala sekolah yang memaksakan, saya pecat. Karena jelas itu salah," terangnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Baca Selengkapnya
siswi yang bongkar praktik pungli mendapatkan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.
Baca Selengkapnya
Instruksi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, kasus semacam ini tak bisa ditolerir.
Baca Selengkapnya
Pungutan infaq untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.
Baca Selengkapnya
Kemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca Selengkapnya
Ganjar menambahkan, tindakan tegas tersebut merupakan langkah agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Baca Selengkapnya
Kepsek menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan Pemerintah Kota Prabumulih atas video yang membuat gaduh tersebut.
Baca Selengkapnya
Menjanjikan agar korban bisa lulus ujian masuk TNI dan Polri membuat pelaku bisa melakukan pelecehan. Bahkan dia juga menyimpan foto bugil para korban.
Baca Selengkapnya
selain D, ada juga puluhan siswa di SMA Negeri 2 Maumere dipulangkan pihak sekolah lantaran menunggak uang SPP.
Baca Selengkapnya
Kepsek Widodo mengumpulkan uang pungli sejak masa kenaikan kelas di tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Seorang orang tua mengaku pusing dengan alur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Garut, Jawa Barat
Baca Selengkapnya
Hal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono.
Baca Selengkapnya