Diejek stres, Misbakhun minta Ruhut Sitompul bantah dengan buku
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan buku karyanya 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa' dibuat berdasarkan data. Oleh karenanya, dia meminta para pihak yang tidak setuju dengan isi buku, hendaknya membantahnya juga dengan buku.
Hal itu disampaikan Misbakhun untuk menanggapi kritik keras para elite Partai Demokrat, seperti Ruhut Sitompul yang mengejek politikus Golkar itu stres berat.
"Salah besar kalau Pak Ruhut Sitompul menyebut saya stres berat. Saya menulis buku 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa' dengan pakai data. Saya tantang untuk dibantah dengan buku juga kalau ada yang salah dari buku saya itu," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (21/8).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Kenapa Nurul Ghufron melaporkan Dewas KPK? Wakil ketua KPK itu menyebut laporannya ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan proses etik yang tengah menjerat dirinya karena dianggap menyalahkan gunakan jabatan. 'Sebelum diperiksa sudah diberitakan, dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit,' Ghufron menandaskan.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Ini negeri demokrasi. Justru, semakin banyak buku terkait kasus Century, membuktikan kasus itu memang kasus yang sangat besar," imbuhnya.
Misbakhun mengatakan, jika memang SBY dan Demokrat terganggu dengan buku dan pernyataannya, "Kenapa nggak sekalian minta KPK untuk mengonfirmasi surat-surat Sri Mulyani ke Pak SBY?"
"Dihadapkan saja mereka berdua di hadapan penyidik KPK," tegas mantan anggota Pansus Bank Century DPR ini.
Misbakhun justru mempertanyakan Ruhut dan elite Demokrat lain yang tidak simpati dengan Ibu Anne Mulya dan Nadia Mulya, istri dan anak Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur BI yang menjadi satu-satunya terpidana kasus Century dengan hukuman 15 tahun penjara.
"Kenapa tidak ada simpati terhadap keluarga itu. Kenapa hanya Budi Mulya yang jadi terpidana? Lalu bagaimana dengan pejabat lain yang ikut serta dalam pengambilan keputusan bailout Century. Kasus Century hanya menjerat satu nama. Apakah ini tidak janggal?" kata Misbakhun.
Misbakhun menegaskan, skandal Century yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun sudah 7 tahun mandek di tangan penegak hukum.
"Lewat buku ini saya coba mengingatkan kembali. Uang Rp 6,7 triliun bukanlah uang yang sedikit," ujarnya.
Menurut Misbakhun, selama kasus ini menggantung, sepanjang itu publik akan mengaitkannya dengan SBY. "Jadi saya dan publik akan memberikan aplaus bila Pak SBY mau menyatakan siap diri untuk memberikan keterangan ke KPK," ujar dia.
Lebih dari itu, Misbakhun mengajak LSM, pemerhati hukum, seperti ICW untuk membaca buku ini dan mengingat kembali satu periode kelam di republik ini.
"Untuk ikut bersuara agar kasus ini bisa dituntaskan KPK. Saya juga mengajak media massa yang saat proses Hak Angket Century memberikan porsi yang cukup besar dalam pemberitaan untuk kembali mengangkat isu penuntasan kasus Century," ujarnya.
Misbakhun menyadari begitu banyak kasus yang terjadi saat ini. "Tapi kasus Bank Century haruslah jadi prioritas seluruh anak bangsa untuk diselesaikan. Mari kita menolak lupa penuntasan kasus Century. Sebab, masih ada sejumlah tanya yang harus terjawab melalui proses hukum," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu reshuffle kabinet yang kembali berembus. Kabar itu makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu dengan SBY pada Senin (2/10) malam kemarin.
Baca Selengkapnya"Beredar poster ini. Kami pastikan Hoaks. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini," kata Stafsus Menkeu, Prastowo
Baca SelengkapnyaHotman Paris mencecar saksi ahli kubu AMIN untuk menjawab pertanyaannya
Baca SelengkapnyaKubu Firli meyakini jika Syarul Yasin Limpo melakukan pelbagai cara agar tidak jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaSaat ini Sri Mulyani tengah menyiapkan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Kementerian Keuangan ke depannya akan berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaIstana menilai permintaan SYL menghadirkan Jokowi sebagai saksi meringankan tidak relevan
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaKPK menolak permintaan Polda Metro Jaya untuk melakukan supervisi kasus dugaan pemerasaan Firli terhadap SYL.
Baca SelengkapnyaHakim tidak menerima dalih Syahrul Yasin Limpo soal dijadikan tersangka karena Firli Bahuri
Baca SelengkapnyaPolisi tidak bisa membocorkan siapa pihak pendumas tersebut.
Baca Selengkapnya