Digerebek Polisi, Dua Pabrik di DIY Bisa Produksi 14 Juta Pil Psikotropika Per Hari

Merdeka.com - Tim gabungan dari Dirpidnarkoba Mabes Polri dan Polda DIY membongkar praktik pembuatan pil psikotropika di dua pabrik yang ada di DIY. Dua pabrik ini berada di Kasihan, Kabupaten Bantul dan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY.

Dirpidnarkoba Mabes Polri Brigjen Pol Krisno Siregar mengatakan bahwa dua pabrik pil psikotropika di DIY ini masuk kategori pabrik besar.

Krisno menuturkan bahwa dua pabrik ini mempunyai 7 mesin pembuat pil. Pil-pil yang dihasilkan di pabrik ini diantaranya adalah Hexymer, Trihex, DMP, Tramadol, double L, dan Aprazolam.

"Penemuan dua tempat ini ini sebagai pabrik level mega atau besar. Pabrik ini sudah beroperasi sejak 2018. Ada 7 mesin. Satu mesin sehari bisa memproduksi 2 juta butir obat-obat ilegal," kata Krisno, Senin (27/9) di Kasihan, Bantul.

"Jumlah obat keras ilegal yang bisa dihasilkan dari 7 mesin per hari adalah 14 juta butir. Berarti kalau sebulan bisa 420 juta butir," sambung Krisno.

Terkait biaya operasional, Krisno membeberkan dalam sebulan untuk dua pabrik ini bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Besaran uang itu dipakai untuk membeli bahan baku dan membayar pegawai.

Krisno menjabarkan bahwa bahan baku dari pabrik ini didapat dari China. Meski demikian, sambung Krisno, belum ditemukan indikasi warga negara asing turut terlibat dalam produksi obat-obat psikotropika ilegal ini.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa sudah ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 3 orang tersangka terkait dengan pabrik tersebut sementara sisanya adalah pengembangan kasus dari daerah lain.

Barang bukti yang diamankan, sambung Agus, adalah 1 unit truk colt diesel; 30 juta lebih butir obat keras dalam ribuan kemasan; belasan unit mesin cetak pil; oven; pewarna; dan cording atau printing. Selain itu diamankan pula bahan prekusor yang terdiri dari Polivinill Pirolidon (PVP); Microcrystalline Cellulose (MCC); Sodium Starch Glycolate (SSG); dan lain sebagainya.

"Tersangka diancam dengan pasal berlapis. Yaitu Pasal 60 UU RI No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja perubahan atas pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, lebih subsider Pasal Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika," kata Agus.

"Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ini yang akan diterapkan kepada tersangka," pungkas Agus.