Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Digugat Praperadilan Soal SP3 Kasus Sukmawati, Ini Jawaban Polri

Digugat Praperadilan Soal SP3 Kasus Sukmawati, Ini Jawaban Polri Dirkrimum Polda Metro Jaya konpres ratna sarumpaet. ©2018 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Mabes Polri digugat melalui praperadilan terkait penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama Sukmawati Soekarnoputri. Sidang perdana praperadilan telah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penerbitan SP3 merupakan kewenangan penyidik. Dia juga memastikan, penghentian kasus tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Jadi gini, para penyidik mereka punya keyakinan, punya kewenangan sepanjang dia melakukan tindakan bisa tanggung jawab ya dilakukan. Itu adalah kewenangan penyidik, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Meski begitu, Setyo tak mempermasalahkan adanya masyarakat yang menggugat keputusan Polri tersebut melalui praperadilan. Menurut dia, upaya praperadilan sudah tepat dilakukan untuk menguji prosedur penerbitan SP3.

"Kalau digugat itu nggak ada masalah, karena prosedur, memang aturannya demikian, kalau tidak puas ya diajukan praperadilan," ucap Setyo.

Sementara itu, sidang perdana praperadilan penerbitan SP3 kasus Sukmawati digelar di PN Jakarta Selatan pagi tadi. Gugatan tersebut dilayangkan Azam Khan, salah satu pelapor Sukmawati atas puisinya di Bareskrim Polri pada April lalu.

Azam menilai, penerbitan SP3 kasus Sukmawati tidak sesuai prosedur. Setidaknya ada sembilan poin yang digugat ke pengadilan melalui praperadilan tersebut.

"Intinya kami merasa ini harus diuji di persidangan, karena saya melihat Mabes Polri tidak serius menangani kasus ini. Ada yang menyakiti umat Islam tapi dikeluarkan SP3 tanpa ada pemeriksaan dan tidak ditetapkan tersangka," ucap Azam usai sidang di PN Jaksel.

Ada beberapa hal yang menurut Azam tidak sesuai prosedur. Sebagai pelapor, dirinya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait SP3 kasus tersebut. Padahal dia sudah meminta surat tersebut ke penyidik Bareskrim Polri hingga dua kali.

Tak hanya itu, Azam juga membeberkan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) baru didapatnya setelah mendatangi Bareskrim. Padahal sebagai terlapor, ia merasa tim penyidik seharusnya menjelaskan SP2HP terlebih dulu sebelum mengeluarkan SP3.

Reporter: Nafiysul Qodar

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan DPR untuk Kapolri soal Pegi Menang Praperadilan Status Tersangka Kasus Vina Cirebon
Pesan DPR untuk Kapolri soal Pegi Menang Praperadilan Status Tersangka Kasus Vina Cirebon

Pengadilan Negeri (PN) Bandung, mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK

Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).

Baca Selengkapnya
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Siskaeee, Begini Respons Polda Metro
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Siskaeee, Begini Respons Polda Metro

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan tersangka kasus film porno Siskaeee.

Baca Selengkapnya
Megawati Tertawa Dengar Kabar Diminta Jadi Saksi di MK
Megawati Tertawa Dengar Kabar Diminta Jadi Saksi di MK

Walaupun begitu, Megawati menyatakan siap untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Tolak Laporan Staf Sekjen PDIP soal Penyitaan KPK, Sarankan Ajukan Praperdilan
Bareskrim Tolak Laporan Staf Sekjen PDIP soal Penyitaan KPK, Sarankan Ajukan Praperdilan

Bareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Kasus Panji Gumilang, Penyidik Periksa 3 Saksi Ahli dan Barang Bukti
Kasus Panji Gumilang, Penyidik Periksa 3 Saksi Ahli dan Barang Bukti

Penyidik Dit Tipidum telah memeriksa 19 saksi kasus dugaan penistaan agama Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Baca Selengkapnya
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Ketum Pro-Jokowi: Dia Punya Kepentingan tapi Tidak Terlibat Sengketa
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Ketum Pro-Jokowi: Dia Punya Kepentingan tapi Tidak Terlibat Sengketa

Menurut Budi, pihak yang mengajukan Amicus Curiae, meskipun memiliki kepentingan namun tidak terlibat sengketa.

Baca Selengkapnya