Dihadiri Bupati, Acara Dinas Pendidikan Garut Ciptakan Kerumunan

Merdeka.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menggelar kegiatan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) di salah satu gedung di wilayah Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (3/11). Kegiatan itu dikritik setelah melanggar protokol kesehatan karena malah menciptakan kerumunan.

Kerumunan tidak hanya terjadi di dalam gedung, tapi juga di bagian luarnya, karena didirikan stan-stan hasil karya sejumlah lembaga pendidikan. Padahal kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Garut Rudy Gunawan an perwakilan dari Kemendikbudristek Republik Indonesia.

Irwan (42), seorang warga yang hadir dalam kegiatan itu menyayangkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara yang digelar pemerintah.

"Seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi saat ini Kabupaten Garut masih melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 3," ujarnya.

Menurut Irwan, pelanggaran prokes sangat terlihat dengan terjadinya kerumunan dalam kegiatan tersebut. Kerumunan pun tidak hanya berlangsung sejenak, namun cukup lama sehingga menjadi preseden buruk bagi pemerintah.

"Ini menjadi lucu saja, ko bisa dibiarkan terjadi. Tadi juga saya lihat tidak ada yang mengingatkan untuk tidak berkerumun, jadinya ya terus saja berkerumun. Padahal Pak Bupati hadir di lokasi kegiatan," ucapnya.

Warga lainnya yang juga hadir dalam kegiatan, Ridwan (39) menyebut bahwa Bupati melanggar peraturan yang ditandatanganinya sendiri. "Kan yang menandatangani Perbup Pak Bupati, tapi ini malah hadir dan membiarkan acara yang melanggar protokol kesehatan. Garut masih (PPKM) level 3 kan? Aturannya jelas seperti apa seharusnya, ini malah melanggar," sebutnya.

Ia juga menyayangkan kerumunan dibiarkan tanpa ada yang mengingatkan. Dia khawatir ke depannya malah kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Okelah sekarang tren kasus Covid-19 di Garut sedang turun, tapi bukan berarti bisa berkerumun dengan bebas juga. Aturan PPKM level 3 harus ditegakkan dong, jangan hanya menjadi pajangan. Di Bandung saja sekarang kan muncul klaster-klaster dari ruang pendidikan, ini tentu harus diwaspadai oleh semuanya," tutup Ridwan.