'Dihantui' kebangkitan PKI
Merdeka.com - Suasana kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9) siang, mendadak memanas setelah puluhan massa mengatasnamakan anggota Laskar Merah Putih melakukan demonstrasi. Puluhan massa bahkan yang semula berada di seberang jalan berusaha masuk ke kantor LBH Jakarta.
Mereka maju setelah beberapa perwakilan berorasi terkait tuntutan pembubaran diskusi dan mengaitkan acara tersebut terhadap upaya kebangkitan PKI. Para massa menuntut pembubaran diskusi soal pengungkapan sejarah kebenaran 1965/1966.
Para massa yang membawa atribut bendera itu sempat terjadi saling dorong di tengah jalan antara demonstran dan polisi. Namun akhirnya polisi berhasil membawa kembali para demonstran ke seberang jalan.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Kenapa YLKI minta promotor bertanggung jawab? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak promotor untuk ikut bertanggung jawab atas kekacauan selama konser Coldplay berlangsung pada Rabu (17/11) malam. Ini menyusul, banyaknya keluhan penonton yang tidak bisa masuk ke arena konser akibat tiket yang dibeli secara resmi telah di scan oleh penonton lain.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
Koordinator Lapangan Laskar Merah Putih Lucky Sunarya mengatakan, pihaknya akan tetap menolak penyelenggaraan diskusi yang berhubungan dengan PKI. Menurut dia, segala sesuatu yang berhubungan dengan komunisme tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Pihak kepolisian kemudian memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta. Beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH dan melakukan dialog.
Diskusi tentang Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 akhirnya sepakat ditunda oleh panitia. Diskusi yang semula dijadwalkan mulai pada Sabtu (16/9) sampai Minggu (17/9), dilarang oleh polisi karena disebut tak ada pemberitahuan kepada kepolisian setempat.
"Teman-teman panitia memutuskan ditunda dulu demi kepentingan bersama," kata Direktur LBH Jakarta, Alghiffarie Aqsa, Sabtu (16/9).
Alghiffarie menegaskan, pelarangan ini merupakan sebuah kemunduran. Karena pelarangan diskusi hanya terjadi pada zaman orde baru.
Acara ini awalnya direncanakan tertutup karena hanya diikuti korban 1965 dan akademisi. Kemudian polisi meminta agar diskusi dilakukan terbuka.
Panitia memutuskan terbuka untuk publik dan disiarkan secara streaming sehingga semua pihak bisa mengamati jalannya diskusi melalui media sosial. Sehingga dugaan ada upaya membangkitkan paham komunis melalui diskusi itu dapat terbantahkan.
"Tapi sayangnya justru polisi yang melarang untuk melanjutkan diskusi," ujarnya.
Penghentian diskusi itu membuat situasi yang sebelumnya memanas mereda. Namun pada Minggu (17/9) malam, situasi kembali memanas. Massa diduga dari salah satu ormas kembali mengepung kantor LBH Jakarta, sekira pukul 22.30 WIB. Mereka memaksa masuk untuk membubarkan diskusi yang dianggap berbau komunisme.
Menurut pihak LBH Jakarta, acara yang dilakukan pihaknya tak berkaitan dengan komunis. Menurut Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita, diskusi yang berlangsung dari pukul tiga sore hingga sembilan malam itu tidak ada kaitannya dengan komunisme. Materi diskusi adalah mengenai darurat demokrasi. Kemudian sekira pukul 10 malam, tiba-tiba 50 orang datang dan memaksa ingin membubarkan diskusi.
"Yang saya tahu ingin membubarkan diskusi indikasi komunis, padahal tidak. Acara open mind, peserta bisa menyampaikan apa saja terkait demokrasi. ada ibu-ibu Kendeng. malah dituduh komunis," ujar Yunita saat dihubungi merdeka.com.
Pihak kepolisian kemudian mengamankan 22 orang terkait unjuk rasa di kantor LBH, Minggu (17/9) malam. Mereka ditahan di Polres Jakarta Pusat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan, lima anggota polisi mengalami luka akibat lemparan benda kerja akibat demonstrasi itu. Menurut dia, pihaknya masih mencari penyebab massa kembali menduduki kantor LBH. Sebab, awalnya massa sudah membubarkan diri.
"Saya berada di situ bersama bapak kapolres, bapak Dandim Jakarta Pusat, memberikan pemahaman, pengertian, bahwa di kantor LBH itu tidak ada kegiatan seminar tentang PKI. Seperti yang disampaikan oleh kelompok massa ini. Mereka juga mengerti, terus kira-kira sekitar jam 24.00 Wib mereka kembali (ke LBHI)," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (18/9).
Idham menduga massa termakan kabar hoax di media sosial. Kini, polisi masih selidiki otak di balik kerusuhan tersebut.
"Kita belum sampai ke sana, tunggu lah, sabar lah rekan-rekan, kita lagi melakukan pemeriksaan kepada teman-teman yang 22 orang yang kita amankan tadi malam," ujar dia.
Aksi pengempungan itu mendapat reaksi keras dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan, saat terjadi mobilisasi massa, Komnas Perempuan juga ikut memantau. Massa yang awalnya berjumlah 50 orang bertambah sangat cepat menjadi ratusan orang.
"Rata-rata mereka menjawab mereka datang karena di dalam (Gedung LBH Jakarta/YLBHI) ada seminar PKI," kata dia di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9) siang.
Berdasarkan koordinasi dengan peserta dan panitia pentas seni, ada sejumlah perempuan dan lansia yang tertahan tidak bisa keluar. Komnas Perempuan juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas aktor atau pelaku di balik mobilisasi massa dan penyerangan.
"Aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus penyerangan Gedung YLBHI/LBH Jakarta. Meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat melalui proses hukum untuk menjamin tindakan yang sama tidak lagi berulang," tukasnya.
Aksi demonstrasi ini pun mendapatkan tanggapan dari Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Syafii Maarif mengatakan, jika acara di YLBHI tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
"(Acara di YLBHI) oke-oke saja. Mungkin ada sisa-sisa masa lampau yang dikhawatirkan. Saya kira tidak ada ancaman. Saya tidak melihat ada ancaman dari kekhawatiran komunisme itu," ungkap Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta ini saat ditemui di masjid dekat kediamannya di Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, Senin (18/9).
Syafii Maarif menyampaikan jika dirinya sudah tak lagi percaya dengan isu komunisme. Bagi dia, isu komunisme merupakan mimpi di siang bolong.
"Kebangkitan Komunisme itu kan bagai mimpi di siang bolong. Negara-negara yang dulu menganutnya sudah meninggalkannya. Di Eropa ada Rusia. Komunisme di negeri itu hanya tersisa 13 persen," papar Syafii Maarif.
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Pancasila ini menyampaikan jika di China saja bahkan pengikut komunisme sudah sangat sedikit. Sedangkan di Korea Utara, lanjut Syafii Maarif, komunisme hanya digunakan Kim Jong Un untuk menjalankan kepemimpinan yang diktator.
"Saya tidak begitu percaya (komunisme). Di mana-mana komunisme sudah runtuh. Munculnya PKI di masa awal kemerdekaan karena ada yang menjadi bosnya. Sekarang tidak ada lagi pihak yang menyokong komunisme. Kebangkitan komunisme itu seakan dibuat-buat. Saya tak tahu itu (siapa yang membuat)," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaMuktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTrubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca SelengkapnyaBerikut jejak kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Baca SelengkapnyaDiketahui, sejumlah bus yang mengangkut massa menggelar demo di sekitaran lokasi Muktamar ke-VI PKB, di Nusa Dua, Bali
Baca SelengkapnyaPKB menyatakan Yahya Cholil Staquf, Lukman Edi, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Effendy Choirie tak diundang ke muktamar Bali.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 merupakan momentum kebangkitan perjuangan umat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menggelar apel bersama personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaYaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca SelengkapnyaBPIP Yudian Wahyudi Kembali menjadi sorotan publik usai membuat aturan bagi Paskibraka putri yang beragama Islam melepas jilbab saat pengukuhan di IKN.
Baca Selengkapnya