Diharapkan tak ada kepentingan di balik pelantikan M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar

Merdeka.com - Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat. Iriawan akan mengisi masa transisi setelah masa jabatan Ahmad Heryawan selesai.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menegaskan penunjukan PJ Gubernur adalah wewenang pemerintah. Namun pemerintah juga harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dari pelantikan tersebut.

"Pelantikan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sesuai UU 10 Tahun 2016 maupun Permendagri 1 Tahun 2018," kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/6).

"Hanya saja, pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan mengingat di Jabar ada salah satu kontestan berlatarbelakang Polisi," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, potensi kecurangan dalam Pilkada Serentak sangat minim. Sebab ada kontrol ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski potensi kecurangan minim, tambah Awiek, kredibilitas dan nama baik Polri ketika Iriawan menjadi menjadi PJ Gubernur akan tetap jadi taruhannya. Ia yakin Iriawan bisa berjalan sesuai koridor Kepolisian yang ada.

"Di pundak Iriawan nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan pilkada atau tetap profesional. Kami masih meyakini Polri tetap berada dalam kordiornya," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo membenarkan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol Mochamad Iriawan akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi kekosongan Ahmad Heryawan (Aher). Pelantikan dilakukan di Bandung, Senin (18/6).

Dia menuturkan, nama itu muncul atas permintaan dari Kemendagri.

"Ada suratnya sih (soal permintaan menjadi Pj Gubernur)," ucap Agus, Minggu (17/6).