Diizinkan hakim, Setya Novanto akan berobat ke RSPAD Gatot Soebroto

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto diizinkan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto berdasarkan izin majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengamini pengobatan pria yang akrab disapa Setnov itu dilakukan di RSPAD.

"Rencananya iya, hakim mengizinkan di RSPAD," ujar Agus, Jumat (29/12).

Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail membenarkan kliennya akan dibawa ke RSPAD. Namun dia mengaku belum mengetahui, kapan pihak KPK akan memberangkatkan Setnov dari rumah tahanan menuju RSPAD.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kurang tahu pastinya jam berapa," tukasnya.

Sebelumnya, Kamis (28/12), ketua majelis Hakim Yanto mengatakan, selama proses pengobatan nanti mantan ketua DPR itu akan didampingi pihak KPK, termasuk jaksa penuntut umum.

"Bahwa permohonan saudara untuk cek kesehatan pada hari Jumat," ujar Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Diketahui, sejak persidangan perdana Setya Novanto digelar berlangsung cukup alot, karena kondisi kesehatan Setya Novanto yang mengaku sakit.

Sidang yang dibuka sejak pukul 10.30 WIB ditunda sebanyak tiga kali karena Setya Novanto terus berulangkali diam dan mengeluh sakit diare. Tim kuasa hukum Setya Novanto mengajukan untuk menghadirkan dokter rujukannya. Namun setibanya, Setnov enggan diperiksa dokter tersebut lantaran bukan dokter yang diinginkan.

Seperti diketahui, mantan ketua DPR tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Setya Novanto didakwa memperkaya diri sendiri sebesar USD 7.300.000 dan mendapat sebuah jam tangan mewah merek Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar.

Setnov didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK dengan pasal 2 ayat 1 huruf a atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(mdk/rnd)