Dikabarkan dukung salah satu paslon, sikap JK dinilai tak negarawan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikabarkan intervensi dalam mengusung Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI berpasangan dengan Sandiaga Uno. Langkah itu menuai kritik. JK dinilai seharusnya tidak pantas mendukung salah satu pasangan calon.‎

Kritik itu disampaikan Ketua ‎Front Laskar Nusantara, Paulina. Akibatnya, dia menganggap tidak ada sosok negarawan bila adanya dukungan kepada Anies. "‎Bapak Jusuf Kalla itu menyampaikan pendapat di media itu justru malah membuat situasi tidak dingin, tidak negarawan. Dan saya berharap Bapak Jusuf Kalla harusnya menempatkan diri sebagai seorang negarawan dan partner Bapak Joko Widodo," kata Paulina dalam keterangannya, Sabtu (13/5‎).

‎Menurut Paulina, banyak pernyataan JK di media menunjukkan tidak bersikap negarawan dalam Pilgub DKI Jakarta. Kondisi ini terasa berbeda ketika JK notabene ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tidak banyak berkomentar tentang spanduk berisikan 'pendukung penista agama tidak boleh disalatkan di masjid'.

"‎Seharusnya sebagai seorang negarawan saya pikir seharusnya dia bersuara pada saat itu, kenapa tidak bersuara? Ada apa?" ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai langkah diambil JK memperlihatkan ketidaksolidan antara Presiden dan Wapres. Menurut dia, ada permasalahan setidaknya komunikasi antara keduanya. "Ini politik bisa ramai, mereka satu paket kok bisa beda haluan?" ujar Margarito.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap ada peran Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin), Zulkifli menjelaskan asal muasal partai politik non-pengusung Basuki Tjahaja Purnama dalam menentukan calon.

Zulkifli menjelaskan, enam partai yaitu PAN, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PPP awalnya sepakat akan mengusung Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno. Namun, seiring perkembangan, keenam partai menyadari pasangan itu akan sulit menang dalam Pilgub DKI. Sehingga, muncul usulan mengusung pengusaha Chairul Tanjung. Namun, lanjut Zulkifli, saat ditawari Chairul Tanjung menolak karena usahanya sedang susah.

Zulkifli menambahkan, setelah mentok, akhirnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan nama anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak masalah dengan usulan SBY tersebut asalkan Sandiaga Uno menjadi calon gubernurnya. Sebab, Sandiaga telah bergerilya sebagai calon gubernur.

Namun, Zulkifli mengaku Sandiaga Uno mendatangi kediamannya di Jalan Widya Chandra dan menyatakan bersedia menjadi calon wakil gubernur dan AHY menjadi calon gubernurnya, asalkan Zulkifli dapat memfasilitasi pertemuan antara SBY dengan Prabowo. "Nah saya tahu kalau Pak Prabowo, Pak SBY ketemu mesti ada jaminan 5 tahun selesai. Kira-kira itu pak isinya. Sehingga tak jadi ketemu. Sudah putus AHY," kata Ketua MPR ini.

Setelah tak menemukan kesepakatan duet dengan AHY maka Sandiaga Uno kembali pada niatan awal untuk maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan calon wakil gubernur kader PKS, Mardani Ali Sera. Di sini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengintervensi dan haluan langsung berubah.

Prabowo akhirnya menyetujui mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Padahal, kata Zulkfili, sejak awal tak ada satupun partai politik melirik mantan Mendikbud itu.

"Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh enggak ngaku saya dengar kok teleponnya. Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubahlah. tapi di sini (di Cikeas) sudah kadung mau mengumumkan Agus-Sylvi, jam 2 pagi di sana baru putus akhirnya Anies diambil, Sandi jadi wakil," ujarnya.

Meski terjadi dua koalisi antara enam partai tersebut, Zulkifli menjelaskan keenam partai memiliki tujuan yang sama menginginkan Jakarta harus dijabat Gubernur baru atau dengan kata lain petahana Basuki Tjahaja Purnama harus kalah.

Sementara JK membantah itu disebut intervensi. Meski begitu, JK mengakui berkomunikasi dengan Prabowo Subianto terkait pencalonan Anies. "Bukan (intervensi). Kalau intervensi saya memaksa keputusan saya. Yang mengambil keputusan kan ketua partai, saya hanya berbicara. Apa salah?" kata JK

JK mengakui berbicara dengan Prabowo saat kunjungan kerja di luar negeri. Sebagai Wakil Presiden, JK merasa tak ada salah dalam pembicaraan tersebut. "Saya kan ke luar negeri waktu itu. Tentu berbicaralah apa salahnya, kita bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang? Damai kan?" jelas JK.

Bukan tanpa sebab JK melobi ketua umum parpol dan mendorong pencalonan Anies. Menurut JK, Indonesia harus berjalan baik, aman dan moderat. Anies merupakan orang moderat, berpengalaman dan juga dekat dengan Presiden Joko Widodo sehingga tepat untuk diusulkan.

"Anies, orang yang sangat moderat didampingi pengusaha, orang punya pengalaman, orang dekat Jokowi sebelumnya karena dia jubirnya selama enam bulan mendampingi tidak ada orang paling dekat dengan Pak Jokowi, selain Anies selama kampanye, tidak ada orang lain, karena itu orang paling tepat waktu itu agar negeri ini aman, maju, serta tidak ada fitnah, hanya itu," kata JK.

JK mengklaim dirinya hanya sebatas mengusulkan kepada partai politik dan tidak ada intervensi. Keputusan tetap berada di tangan tiap partai politik pengusung. "Kalau intervensi saya memaksa keputusan, saya tidak, yang mengambil keputusan kan ketua partai, saya hanya berbicara. apa salah?" terang JK.