Diklaim Sesuai Standar Biaya Umum, Berapa Anggaran Raker KPK di Yogyakarta?

Merdeka.com - Rapat kerja KPK yang digelar di hotel berbintang 5 di Yogyakarta mendapatkan banyak kritikan. Agenda rapat kerja ini dinilai menghamburkan uang negara di tengah situasi masyarakat kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Terkait tudingan ini, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa pun angkat bicara. Menurut Cahya, anggaran rapat kerja KPK ini sudah sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) ke wilayahan.

"SBU di Yogya kan antara 700 ribu sampai 1 juta (per orang). Kira-kira paket meeting kan segitu. Kita ikutin itu," kata Cahya di kopi Klothok, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Jumat (29/10).

Sedangkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jika rapat kerja di Yogyakarta diikuti oleh 60 orang pejabat struktural. Jumlah tersebut belum termasuk dengan pimpinan KPK.

Alex menerangkan bahwa rapat kerja di Yogyakarta menjadi bagian dari penghematan anggaran KPK. Alex menuturkan bahwa di rapat kerja tahun ini semuanya biro dan direktorat digabung menjadi satu.

Sebelumnya, kata Alex, biro, direktorat dan deputi KPK justru menggelar rapat kerja masing-masing. "Dulu itu disebutnya satuan kerja, biro, direktorat malah ngadain masing-masing," kata Alex.

Alex memastikan rapat kerja yang digelar KPK di Yogyakarta tak sampai mengganggu anggaran kegiatan inti KPK. Hal ini dinilai Alex karena agenda rapat kerja sudah dirancang jauh hari dan dihitung dengan seksama anggarannya.

Alex menambahkan bahwa saat ini tarif hotel berbintang tidak dalam harga yang normal. Imbas pandemi Covid-19 disebut menurunkan tarif hotel berbintang sehingga secara anggaran lebih hemat.

"Kalau dilihat dari biaya ya secara keseluruhan lebih hemat," pungkas Alex.

Firli Tegaskan Bukan Agenda Jalan-Jalan

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa kehadiran KPK di Yogyakarta bukanlah untuk jalan-jalan. Firli mengklaim ada sejumlah pekerjaan yang harus dirampungkan KPK dalam rapat kerja tersebut.

"Bukan jalan-jalan tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan. Antara lain kita menyusun dan evaluasi bagaimana kinerja KPK dua tahun yang lalu 2019-2021," kata Firli di Kopi Klotok, Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Jumat (29/10).

Firli menjelaskan dari evaluasi dua tahunan tersebut, KPK akan merencanakan dua tahun ke depan apa yang akan dilakukan.

Terkait agenda di Yogyakarta, Firli menuturkan KPK melakukan efisiensi anggaran. Termasuk untuk alternatif transportasi yang dipakai.

"Jadi saya sampaikan ya, kita datang ke Yogya berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kita ambil yang paling murah. Ada kereta, tetapi kereta lebih mahal daripada pesawat," ucap Firli.

Firli meminta agar jangan bicara mahal dan murah dalam agenda rapat kerja yang digelar KPK. Menurut Firli, yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari penyelenggaraan rapat kerja itu.

"Tetapi kita jangan berbicara tentang murah mahal, bukan tapi tujuan. Rekan-rekan harus pahami, KPK itu sejak 16 Oktober 2019 diundangkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Ada beberapa regulasi yang harus dilakukan," pungkas Firli.

Agenda raker digelar Firli Cs itu disorot pelbagai pihak, salah satunya mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel menilai pemilihan lokasi raker tidak etis.

"Pimp KPK + pejabat utamanya besok & lusa, laks raker di Hotel Seraton Yogya," kata Novel dalam akun twitternya seperti dikutip merdeka.com, Kamis (28/10).

Selain raker, pimpinan KPK turut menggelar acara sepeda santai. "Dilanjut dgn Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak-warung Kopi Kali Urang Yogya."

"Etis enggak sih? Ditengah pandemi & kesulitan mengadakan acara begini?"

Ia sangat menyayangkan. Sebab, selama ini KPK merupakan contoh teladan bagi masyarakat.

"Walaupun penyerapan anggaran masih rendah (katanya dibawah 40%), masak kemudian mau buat acara2 begitu? Apa sengaja utk tingkatkan penyerapan anggaran? Nggak pantaslah, KPK selama ini sbg percontohan lho," katanya.