Diklat Kepala Daerah, Mendagri Singgung Malang, Jambi dan Sumut Rontok Karena Korupsi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD. Para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diingatkan untuk siap menghadapi tantangan bangsa. Mulai dari masalah korupsi, radikalisme hingga bahaya narkoba.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Berdasarkan data, sudah ada 101 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kemudian ratusan lebih anggota DPRD dan SKPD.
"Kalau kepala daerah yang merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali, Perbup. Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara Rp 5 juta jadi rontok semua," ucap Tjahjo di Kantor BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Mantan Sekjen PDIP ini juga berpesan agar kepala daerah mengetahui berbagai organisasi masyarakat di tempatnya memimpin. Jangan sampai muncul benih-benih radikalisme baik dari personal maupun kelompok.
"Kasus pengeboman di Surabaya satu keluarga, di dunia itu hanya terjadi di negara kita. BNPT akan menjelaskan secara tertutup jaringan-jaringannya sampai mendetail," tutur.
Negara memang membebaskan warga negaranya berserikat. Hanya harus diingat bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berasaskan Pancasila.
"Dulu ada ormas Gafatar mengajukan ormas sifatnya sosial. Rekrutmennya kita tidak paham dan pas hijrah baru tahu dia membeli senjata dan bersiap melawan pemerintahan yang sah," jelas dia.
Tantangan selanjutnya adalah masalah narkoba. Program P4GN mesti berjalan mulai dari para penyelenggara negara hingga lapisan masyarakat sipil secara keseluruhan.
"Saya di Puncak Jaya, Tolikara, itu ada yang menghirup lem, dikocok spiritus. Kemudian orang-orangnya ya itu juga yang menggerakkan (narkoba) dari lapas," kata Thahjo.
Tidak ketinggalan para kepala daerah juga harus sigap dengan daerah rawan bencana. Di Indonesia, hanya Kalimantan saja yang tercatat 96 persen aman bencana. Selebihnya masuk kategori rawan.
"Urusan Palu itu sudah 50 tahun lalu dideteksi akan ada kecamatan yang tenggelam. Lempengnya ada," tutup Tjahjo.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaTerkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca Selengkapnya