Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diklat Kepala Daerah, Mendagri Singgung Malang, Jambi dan Sumut Rontok Karena Korupsi

Diklat Kepala Daerah, Mendagri Singgung Malang, Jambi dan Sumut Rontok Karena Korupsi Mendagri beri pengarahan Diklat Kepala Daerah Gelombang I. ©Liputan6.com/Nanda Perdana Putra

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menggelar Diklat Kepala Daerah Gelombang I yang dihadiri Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD. Para kepala daerah angkatan 2018 dan seluruh peserta yang hadir diingatkan untuk siap menghadapi tantangan bangsa. Mulai dari masalah korupsi, radikalisme hingga bahaya narkoba.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Berdasarkan data, sudah ada 101 kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kemudian ratusan lebih anggota DPRD dan SKPD.

"Kalau kepala daerah yang merasa ditekan saat perencanaan APBD, tinggalkan saja DPRD, buat Perwali, Perbup. Jangan sampai terulang seperti di Malang. Semua DPRD-nya habis. Nanti tambah Jambi DPRD-nya habis semua, seperti Sumatera Utara DPRD-nya habis. Cukup tiga itu saja, cuma gara-gara Rp 5 juta jadi rontok semua," ucap Tjahjo di Kantor BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Mantan Sekjen PDIP ini juga berpesan agar kepala daerah mengetahui berbagai organisasi masyarakat di tempatnya memimpin. Jangan sampai muncul benih-benih radikalisme baik dari personal maupun kelompok.

"Kasus pengeboman di Surabaya satu keluarga, di dunia itu hanya terjadi di negara kita. BNPT akan menjelaskan secara tertutup jaringan-jaringannya sampai mendetail," tutur.

Negara memang membebaskan warga negaranya berserikat. Hanya harus diingat bahwa Indonesia memiliki dasar hukum berasaskan Pancasila.

"Dulu ada ormas Gafatar mengajukan ormas sifatnya sosial. Rekrutmennya kita tidak paham dan pas hijrah baru tahu dia membeli senjata dan bersiap melawan pemerintahan yang sah," jelas dia.

Tantangan selanjutnya adalah masalah narkoba. Program P4GN mesti berjalan mulai dari para penyelenggara negara hingga lapisan masyarakat sipil secara keseluruhan.

"Saya di Puncak Jaya, Tolikara, itu ada yang menghirup lem, dikocok spiritus. Kemudian orang-orangnya ya itu juga yang menggerakkan (narkoba) dari lapas," kata Thahjo.

Tidak ketinggalan para kepala daerah juga harus sigap dengan daerah rawan bencana. Di Indonesia, hanya Kalimantan saja yang tercatat 96 persen aman bencana. Selebihnya masuk kategori rawan.

"Urusan Palu itu sudah 50 tahun lalu dideteksi akan ada kecamatan yang tenggelam. Lempengnya ada," tutup Tjahjo.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap, Eks Penyidik KPK Sebut OTT Efektif Tangkap Koruptor
Pj Wali Kota Pekanbaru Ditangkap, Eks Penyidik KPK Sebut OTT Efektif Tangkap Koruptor

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
<p>Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi</p>

Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi

Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Baca Selengkapnya
Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Politikus PDIP Terkait Dugaan Korupsi DJKA
Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Politikus PDIP Terkait Dugaan Korupsi DJKA

Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia

Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.

Baca Selengkapnya
Sita Uang dan Bukti dari Rumah Dinas Mendes, KPK Segera Periksa Abdul Halim Kakak Cak Imin
Sita Uang dan Bukti dari Rumah Dinas Mendes, KPK Segera Periksa Abdul Halim Kakak Cak Imin

Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Beri Arahan ke 517 Kepala Daerah di IKN, Dua Gubernur Ini Absen
Presiden Jokowi Beri Arahan ke 517 Kepala Daerah di IKN, Dua Gubernur Ini Absen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Ini yang Dibawa Tim KPK Usai Dua Hari Berturut-turut Geledah Balai Kota Semarang
Ini yang Dibawa Tim KPK Usai Dua Hari Berturut-turut Geledah Balai Kota Semarang

Terkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada

Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.

Baca Selengkapnya
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik

Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Dinas Peternakan Provinsi Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah
KPK Geledah Dinas Peternakan Provinsi Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Selama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.

Baca Selengkapnya