Dilaporkan ke Bawaslu, Sekjen PDIP Bisa Ungkap Jokowi Banyak Diserang Hoaks

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu atas dugaan menghina dan memfitnah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Laporan dilakukan pada Rabu (26/12).

Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Wiralodra Iman Soleh menilai pelaporan itu dinilai positif bagi petinggi TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin itu. Sebab dengan demikian, ada momen pas untuk mengklarifikasi sekaligus membuka secara resmi masalah peredaran fitnah dan hoaks, yang selama ini paling banyak menyerang mereka.

Berdasarkan pengamatannya, selama ini justru kubu Jokowi-Ma'ruf yang paling banyak dirugikan oleh kampanye hoaks dan fitnah. Maka itu, ketika Hasto dilaporkan ke Bawaslu oleh pihak Prabowo-Sandi, justru memunculkan dua momentum.

Momentum pertama, Bawaslu harus membuktikan kepada publik bahwa mereka mampu menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu yang tegas dan netral.

Momentum kedua justru harus dimainkan oleh Hasto. Dia bisa seolah 'memukul balik' kubu lawan, dalam bentuk klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu dan utamanya kepada publik.

"Bahwa siapa sesungguhnya yang memainkan pola-pola kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong selama ini," kata Iman Soleh, Jumat (28/12).

Bawaslu sendiri harus bisa menunjukkan bahwa lembaganya tidak main-main dan takkan mengabaikan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu. "Hasto sudah menunjukkan itikad baik dengan bersedia diperiksa," kata Iman.

Bagi Soleh, Hasto seharusnya menjadikan momentum ini untuk membuka dan melaporkan fitnah dan hoaks yang selama ini mereka rasakan. "Hasto justru harus membeberkan konten-konten kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong, yang ditujukan kepada pihaknya," tegasnya.

Dia yakin, proses ini bisa membawa perbaikan dalam pendidikan politik dan demokrasi. Bahwa segala bentuk pola kampanye hitam, fitnah, dan berita bohong adalah sesuatu yang kontra produktif bagi pelaksanaan pemilu, pendidikan politik, dan demokrasi