Follow
Diminta awasi politik uang, KPK ogah ikut campur Munaslub Golkar
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ikut campur dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Munaslub Golkar rencananya akan diselenggarakan April mendatang di Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan penyelenggaraan Munaslub merupakan kegiatan politik. Oleh karena itu KPK tidak mau ikut campur meski elite Golkar meminta KPK terlibat atau mengawasi kegiatan tersebut terkait politik uang.
"Kami tidak akan terlibat, itu urusan partai," ujar Laode melalui pesan singkat, Jumat (26/2).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kapan Munas APJATEL digelar? Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) III APJATEL 2024 bertempat di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf Bogor, Kamis, 25 Oktober 2024.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
Menurut Laode, KPK tidak ada kewenangan dalam kegiatan partai. Kendati demikian dia mengimbau agar saat Munaslub nanti tidak ada politik uang.
"KPK tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat dalam internal affairs partai politik. Tapi KPK berharap tidak ada praktik money politic," pungkasnya.
Dia juga menegaskan ketidakikutsertaan KPK berlaku pada semua kegiatan partai politik lainnya tanpa terkecuali.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengatakan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca Selengkapnya
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca Selengkapnya
JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya