Diminta Ganjar jadi saksi, Ida Fauziyah mengaku tak tahu soal korupsi e-KTP
Merdeka.com - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Ganjar Pranowo diserang isu korupsi KTP elektronik (e-KTP) saat debat kedua Pilgub Jateng yang digelar di Ballroom Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (3/5). Saat itu Ganjar disinggung karena bolak balik ke KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi e-KTP yang terjadi ketika dia duduk di kursi anggota Komisi II DPR.
Ganjar menjawab serangan yang dilontarkan lawannya yakni calon gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said. Ganjar mengaku menolak semua tawaran uang korupsi e-KTP. Bahkan Ganjar meminta calon wakil gubernur nomor urut dua, Ida fauziyah yang saat itu juga menjadi anggota KOmisi II, untuk memberi kesaksian.
Ditemui usai debat, Ida Fauziyah mengaku tak tahu-menahu terkait kasus korupsi e-KTP yang sering dikaitkan dengan Ganjar Pranowo meski saat itu dia juga berada di Komisi II.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Indramayu? Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendengarkan pengakuan mengejutkan saat berdialog dengan dari nelayan Indramayu.
-
Siapa yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Liu Liange, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank of China, kini kembali menjadi perhatian publik. Ia tidak hanya dijatuhi hukuman mati bersyarat akibat terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan suap sebesar 121 juta yuan (setara Rp270 miliar) dan pinjaman ilegal sebesar 3,32 miliar yuan (sekitar Rp6,2 triliun), tetapi juga menjadi sorotan karena merebut tunangan putranya dan dijadikan istri keempatnya.
-
Siapa yang ditemu Ganjar di Jakarta? Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani istrinya, Atikoh menemui anak-anak muda di Tim Pemenangan Muda Creative Hub, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud mengikuti sidang di MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Saya memang anggota Komisi II DPR RI. Tapi saya tidak tahu soal e-KTP. Saat itu saya ditugaskan ke Komisi VIII," ujar Ida, saat menggelar konferensi pers, seusai debat Pilgub Jateng, di Hotel Best Western Premier Solo Baru, Kamis (3/5).
Dalam kesempatan debat sebelumnya, Ganjar Pranowo yang mendapatkan pertanyaan soal e-KTP meminta Ida Fauziyah agar mau bersaksi jika dirinya tak terlibat dalam kasus yang menghebohkan tersebut.
"Bu Ida ini teman saya di Komisi II, coba tanyakan, apa pernah saya terima uang e-KTP? Pasti beliau tahu, karena beliau juga ada di Komisi II saat itu," ucap Ganjar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaMantan anak buah Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini disebut menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada 14 Maret 2022.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca SelengkapnyaGanjar menilai dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan TKN Prabowo-Gibran salah alamat.
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaBahdar Saleh, membantah pernah menyambungkan salah satu pihak beperkara di MA dengan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaKakak kandung Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh menolak untuk untuk bersaksi dalam sidang Tindak Pidana Pencucian (TPPU) adiknya.
Baca SelengkapnyaHal itu diakui Kusnadi saat dicecar awak media usai melaporkan tindakan penyitaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri.
Baca SelengkapnyaLalu Gita ditanya pemberian izin terhadap salah satu perusahaan dalam mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Baca SelengkapnyaDiketahui Johanis sempat menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Baca Selengkapnya