Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dimulai Pekan Depan, DPR Beri Sejumlah Catatan untuk Vaksin Booster

Dimulai Pekan Depan, DPR Beri Sejumlah Catatan untuk Vaksin Booster vaksin booster. ©2021 AFP/Hazem Bader

Merdeka.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memutuskan merk vaksin Covid-19 yang bakal digunakan sebagai vaksin booster. Pemerintah telah memutuskan bakal memulai vaksinasi booster untuk masyarakat mulai 12 Januari 2022.

Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah catatan terkait dengan proses registrasi lima merk vaksin tersebut. Proses registrasi kelima merek vaksin yang telah dilakukan BPOM itu adalah merk Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax dan Sinopharm.

"Terkait kebijakan booster tahun 2022 yang mau diputuskan minggu depan, kami sampaikan beberapa catatan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Selasa (4/1).

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan

Ikrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo
Puan Sebut Penetapan AKD DPR Dilakukan Usai Pengumuman Menteri Prabowo

Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
Prabowo Bakal Umumkan Nasib Kenaikan PPN 12 Persen Hari Ini
Prabowo Bakal Umumkan Nasib Kenaikan PPN 12 Persen Hari Ini

Misbakhun menyampaikan, apapun keputusan Prabowo soal PPN 12 persen, Golkar akan mendukung dan siap mensosialisasikan.

Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 Persen Banyak Dikritik Publik, Prabowo: Biasalah
Kenaikan PPN 12 Persen Banyak Dikritik Publik, Prabowo: Biasalah

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pemerintah Diberikan Ruang Diskresi untuk Turunkan PPN 12 Persen
PDIP: Pemerintah Diberikan Ruang Diskresi untuk Turunkan PPN 12 Persen

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Baca Selengkapnya
Resmi, Pendaftaran Capres dan Cawapres 19-25 Oktober 2023
Resmi, Pendaftaran Capres dan Cawapres 19-25 Oktober 2023

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal pendaftaran capres dan cawapres, di DPR.

Baca Selengkapnya
Luhut Pandjaitan Akhirnya Bongkar Alasan Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Luhut Pandjaitan Akhirnya Bongkar Alasan Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang & Susu Gratis saat Sidang Kabinet untuk RAPBN 2025
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang & Susu Gratis saat Sidang Kabinet untuk RAPBN 2025

Program tersebut merupakan unggulan pasangan Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 12 Persen
Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 12 Persen

Pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siap Kasih Kejutan PPN 12 Persen Pekan Depan
Pemerintah Siap Kasih Kejutan PPN 12 Persen Pekan Depan

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya