Din: Kisruh KPK-Polri, para koruptor bahagia dan menyanyi
Merdeka.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri sebagai suatu hal yang fatal. Bahkan, Din menilai kisruh KPK vs Polri merupakan suatu kemunduran.
"Konflik antara KPK dan Polri itu sangat fatal. Itu kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," ujar Din saat membuka Pra Kongres Umat Islam di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Sabtu (7/2).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut meminta agar kisruh antara dua institusi penegak hukum itu dihindari. "Sudah selayaknya konflik ini diselesaikan secepatnya," tegasnya.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Mengapa Anwar Husin yakin putusan MK tidak akan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? 'Pasalnya Prabowo-Gibran telah memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat telak dengan pasang calon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03. Dimana Prabowo-Gibran memperoleh suara 96.214.691 suara (58,58 persen), sementara pasangan Anies-Muhaimin 40.971.906 suara (24,95 persen), sedangkan Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen),'
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Menurut Din, jika dibiarkan berkepanjangan konflik KPK dan Polri akan semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya akan menyita waktu yang sangat panjang bagi pemerintah.
"Ini sangat fatal, sesama penegak hukum kok malah saling membumihanguskan dan saling serang. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini," ucapnya.
Menurut Din, muara konflik KPK dan Polri adalah saat pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencalonkan yang bersangkutan sebagai Kapolri, lanjut Din, ia yakin perseteruan itu tidak akan mungkin terjadi.
"Presiden Jokowi harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hanya Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah ini," katanya.
"Yang lain hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala negara. Keputusan utama ada di tangan Jokowi," tandasnya.
Din berharap presiden akan mengambil keputusan, apakah melantik Budi Gunawan atau tidak. Ia juga meminta agar pendukung KPK ataupun Polri bisa bersikap legowo dengan keputusan presiden.
"Kalau KPK dan Polri konflik seperti ini para koruptor yang bahagia, mereka nyanyi, di sana senang di sini senang," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan menegaskan agar Rohidin Mersyah menghormati hukum yang sedang berjalan.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto melantik tujuh Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK (Dewas) KPK periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaPuan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.
Baca SelengkapnyaTerdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaNawawi meyakini KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto dapat optimal menangani kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Baca SelengkapnyaNawawi sudah dilantik menjadi ketua sementara KPK menggantikan Firli Bahuri yang terjerat kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya