Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Din Syamsuddin nilai istilah persekusi terlalu berlebihan

Din Syamsuddin nilai istilah persekusi terlalu berlebihan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. ©2017 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, kasus persekusi menimpa remaja PMA (15) di Jakarta Timur, merupakan penafsiran yang salah. Sebab, menurut Din, kasus yang menimpa PMA hanyalah sebuah tindakan intimidasi.

"Saya tidak setuju dengan persekusi itu karena itu adalah istilah yang berlebihan karena dalam sejarah ada masa lampau. Persekusi itu adalah pengusiran besar-besaran terhadap Katolik atau sekarang terjadi di Rohingya," kata di Din di Komplek Perumahan DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, kasus yang terjadi belakangan ini hanyalah bentuk intimidasi dan penghakiman sendiri kepada suatu kelompok. Apalagi penggunaan istilah ini dianggap dilebih-lebihkan oleh media massa.

"Yang terjadi sekarang itu baru tingkat intimidasi. Itu saya tidak setuju tidak boleh tapi janganlah media masa berlebih-lebihkan menggunakan persekusi," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Din, bakal berdampak pada citra lembaga penegak hukum yang dianggap tak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

"Itu nanti akan lari ke lembaga penegak hukum seolah-oleh dia gagal menegakkan hukum," sambung Din.

Senada dengan Din, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga menilai penggunaan istilah persekusi terlalu berlebih digunakan. Sebab, bila diartikan berdasarkan hukum yang ada di statuta Roma istilah persekusi merupakan perburuan, kejaran memburu manusia dengan skala yang lebih besar dan berlandaskan atas ras.

"Persekusi ini istilah yang miss leading ya, 'agak menyesatkan'," ucap Arsul di lokasi yang sama.

"Di kita kan mungkin karena tak ada padanannya. Dulu kan main hakim sendiri, kemudian digunakanlah istilah persekusi. Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki," sambungnya.

Karenanya, anggota komisi III DPR itu meminta pemerintah menangani kasus tersebut dengan serius. Siapa pun orangnya tak dibenarkan melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Selain kepada pelaku yang ditindak, harus pula ada upaya penindakan terhadap penyebab adanya tindakan intimidasi.

"Dua-duanya harus ditangani. Artinya, main hakim sendri ditangani tapi hal-hal yang menyebabkan terjadinya tidakan main hakim sendri juga harus ditangani," pungkasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perundungan Kian Mengerikan, Ini Deratan Kekerasan Libatkan Pelajar yang Bikin Geger
Perundungan Kian Mengerikan, Ini Deratan Kekerasan Libatkan Pelajar yang Bikin Geger

Deretan kasus di atas hanya segelintir. Tentu kondisi tersebut sungguh miris. Pelajar seorang tak lagi menunjukkan sikap sebagai seorang anak terpelajar.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Diminta Tak Mudah Terpancing Ajakan Jihad ke Suriah di Media Sosial
Masyarakat Diminta Tak Mudah Terpancing Ajakan Jihad ke Suriah di Media Sosial

Ajakan ke Suriah sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab

Baca Selengkapnya
Kongres AJI: Intimidasi Jurnalis Peliput Isu Lingkungan Masif
Kongres AJI: Intimidasi Jurnalis Peliput Isu Lingkungan Masif

Pada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan.

Baca Selengkapnya
Dinasti Politik Merupakan Suatu Anomali di Era Indonesia Modern
Dinasti Politik Merupakan Suatu Anomali di Era Indonesia Modern

Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02
Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02

Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.

Baca Selengkapnya
Profil Syafiq Riza Basalamah, Ustaz yang Ditolak GP Ansor di Surabaya
Profil Syafiq Riza Basalamah, Ustaz yang Ditolak GP Ansor di Surabaya

PAC GP Ansor dan Banser Gunung Anyar menolak Ustaz Riza Syafiq Hasan Basalamah karena diduga terindikasi berasal dari HTI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi III DPR PKB Keras Singgung Kasus di Kepolisian
VIDEO: Komisi III DPR PKB Keras Singgung Kasus di Kepolisian "Yang Punya Duit Pasti Menang!"

Ilyas mengatakan polisi saat ini lebih memihak bagi pelapor yang punya uang.

Baca Selengkapnya
Konflik Suriah, Masyarakat Diingatkan Waspada Munculnya Penyimpangan Narasi Jihad
Konflik Suriah, Masyarakat Diingatkan Waspada Munculnya Penyimpangan Narasi Jihad

Upaya membangun masyarakat lebih baik melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial juga merupakan bagian dari jihad

Baca Selengkapnya
Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, dan Contohnya yang Perlu Diketahui
Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, dan Contohnya yang Perlu Diketahui

Diskriminasi adalah masalah sosial yang dapat memicu perpecahan.

Baca Selengkapnya