Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinilai tak kredibel, lagu #2019GantiPresiden disebut PSI bohongi publik

Dinilai tak kredibel, lagu #2019GantiPresiden disebut PSI bohongi publik video klip 2019 ganti presiden. ©2018 Merdeka.com/youtube

Merdeka.com - Video klip #2019GantiPresiden dirilis, Rabu (7/6). Isi lirik lagu #2019GantiPresiden kebanyakan tentang kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, misalnya mencari pekerjaan yang makin sulit padahal janji menyiapkan 10 juta lapangan pekerjaan.

Namun, menurut Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, konten lagu #2019gantipresiden yang memunculkan tokoh-tokoh koalisi keumatan adalah bentuk upaya membohongi publik.

"Apakah ini diperbolehkan? Atas nama kebebasan berekspresi ya sah-sah saja. Tapi kami menangkap kesan mereka sedang membohongi publik," kata pria yang akrab disapa Uki dalam keterangan persnya, Sabtu (9/6).

juru bicara psi bidang kepemudaan dedek prayudi

Juru Bicara PSI bidang Kepemudaan Dedek Prayudi ©2018 Merdeka.com

Dia menilai narasi yang disajikan oleh jingle tersebut tidak sesuai data yang dikumpulkan secara ilmiah di lapangan oleh lembaga yang kredibel, seperti BPS. Dia mencontohkan tentang pengangguran dan TKA.

"Jingle ini menyebutkan bahwa pengangguran meningkat. Sedangkan pengangguran sejak Jokowi menjadi Presiden hingga akhir 2017 turun 0,2 juta jiwa. Disebutkan juga di dalam lagu bahwa 10 juta lapangan kerja diambil oleh buruh asing. Ini sangat menyesatkan. Data resmi menunjukkan pekerja asing cuma 70 sekian ribu pekerja sampai dengan akhir 2017," katanya.

Sementara soal kenaikan tarif listrik dan BBM yang disebut membuat rakyat susah, dia justru menyebut faktanya berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi BBM dan listrik terus naik.

video klip 2019 ganti presiden

video klip 2019 ganti presiden ©2018 Merdeka.com/youtube

"Apakah betul kenaikan harga ini menyebabkan rakyat jadi miskin? Tidak juga, data BPS menunjukkan terjadi defisit penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa sejak 2014," katanya.

Dia menilai lagu #2019GantiPresiden tidak sesuai dengan pola demokrasi maju dan modern. "Masih ada lagi konten lagu ini yang kami nilai opini subyektif belaka. Sebagai anak muda, kami menyarankan bahwa kebebasan berekspresi diisi dengan konten yang faktual sesuai data kredibel. Demokrasi yang maju dan modern adalah demokrasi dimana opini dibangun berbasis data, bukan sekadar pragmatisme dan subyektifitas," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hoaks Prabowo Akui Boleh Jual Negara Atas Perintah Jokowi, Ini Faktanya
Hoaks Prabowo Akui Boleh Jual Negara Atas Perintah Jokowi, Ini Faktanya

Hoaks Prabowo Akui Boleh Jual Negara Atas Perintah Jokowi, Ini Faktanya

Baca Selengkapnya
Prabowo Mengaku Dituduh Mau Kudeta hingga Beberkan Penyakit Politikus
Prabowo Mengaku Dituduh Mau Kudeta hingga Beberkan Penyakit Politikus

Prabowo menyingung kerap menjadi korban fitnah. Salah satunya tentang mengudeta pemerintahan sah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Alasan di Balik Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun, Istana
VIDEO: Alasan di Balik Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun, Istana "Jangan Cari Sensasi!"

Rizieq menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 30 September 2024

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung

PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo

Baca Selengkapnya
Prabowo: Apa Salahnya Izin Tambang Diberi ke Ormas yang Setia Pada Bangsa Negara
Prabowo: Apa Salahnya Izin Tambang Diberi ke Ormas yang Setia Pada Bangsa Negara

Prabowo menilai tak ada yang salah bila pemerintah memberi izin tambah ke Ormas yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Akan Batalkan Prabowo Jadi Presiden
CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Akan Batalkan Prabowo Jadi Presiden

Video tersebut diunggah oleh akun youtube @SATU BANGSA pada Senin (26/5), dan telah ditonton oleh 3.924 penonton.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video Jokowi Dipolisikan Anies dan Surya Paloh
CEK FAKTA: Hoaks Video Jokowi Dipolisikan Anies dan Surya Paloh

Beredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh

Baca Selengkapnya
Viral Pidato Jokowi Sebut Jangan Pilih Nomor 2 karena Emosian, Begini Fakta Sebenarnya
Viral Pidato Jokowi Sebut Jangan Pilih Nomor 2 karena Emosian, Begini Fakta Sebenarnya

Benarkah Jokowi meminta agar tidak memilih capres nomor 2? Simak penelusurannya

Baca Selengkapnya
Pidato Kampanye AMIN di JIS, Salim Segaf PKS Soroti Ekonomi dan Penegakan Hukum Selama 10 Tahun
Pidato Kampanye AMIN di JIS, Salim Segaf PKS Soroti Ekonomi dan Penegakan Hukum Selama 10 Tahun

Salim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI
Jokowi: Pekerjaan akan Hilang 85 Juta di Tahun 2025, Muncul Otomasi & AI

Kemunculan otomasi dan AI ini membuat semua negara kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi warganya.

Baca Selengkapnya