Dinilai tak transparan, program BPJS Kesehatan terancam gagal

Merdeka.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9). Dalam pertemuan tersebut Ketum IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan kekhawatiran soal defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kalau kita melihat misalnya dengan pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan Kartu Indonesia Sehat atau JKN akan mengalami suatu kegagalan," katanya saat memberikan keterangan pers di kantor Presiden.

Menurut IDI, terjadinya defisit keuangan BPJS lantaran sistem yang dijalankan selama ini tidak transparan. Sehingga bisa memberi celah kepada oknum dokter atau rumah sakit untuk melakukan tindakan nakal.

Karena itu, IDI menyarankan Jokowi untuk melakukan pembenahan terhadap lembaga pelayanan kesehatan itu.

"Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," jelasnya.

Selain soal defisit keuangan BPJS, IDI juga menawarkan konsep pendidikan kedokteran yang relevan dengan perubahan zaman kepada Jokowi. Konsep pendidikan baru ini termuat dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang didorong IDI ke DPR sejak tahun 2016.

"Kita harus sadar bahwa dunia pendidikan kedokteran sudah berubah, terutama masuk ke revolusi industri 4.0. Beberapa negara sudah mengubah pola pendidikan yang dapat menjawab akselerasi dalam diagnostik, terapi," ujarnya.

IDI juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam muktamar IDI yang ke-30. Muktamar IDI yang memasuki tiga dekade ini akan diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 23-28 Oktober 2018.

"Tentunya kami mengundang beliau dan beliau menyatakan kesediaannya akan datang di muktamar karena kita harapkan ada keynote speaker, atau sebagai arahan apa yang akan kita lakukan menurut guidance dari mereka, terutama tentang masalah yang terkait kedokteran," tutup Ilham Oetama.